REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/10) malam soal kemelut hubungan KPK-Polri memuaskan harapan publik terhadap peran dan keberadaan KPK. Untuk itu, KPK harus lebih berani menjerat koruptor kakap.
Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan.
Syahganda berharap, dukungan Presiden Yudhoyono itu semakin memfokuskan agenda KPK dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar.
Menurut dia, tugas utama KPK adalah membersihkan para koruptor dan lebih khusus menjerat koruptor kakap yang boleh jadi masih leluasa menikmati kekayaan hasil korupsi, termasuk dengan berbagai cara kerap menghindari jeratan hukum.
Bahkan, lebih dari itu, para koruptor itu tak segan-segan melakukan upaya pelemahan fungsi KPK, baik melalui pembusukan atau bentuk persekongkolan tertentu yang dapat "meninabobokan" KPK.
"Jadi, KPK jangan melupakan fokus untuk para koruptor tersebut, meski dirasa akan terdapat situasi teramat membebani atau mngkin bisa menyulitkannya," ujar Syahganda.
Demikian halnya Polri, kata Syahganda, perlu menciptakan langkah-langkah penegakan hukum secara proaktif dan terbuka bagi pemberantasan korupsi, sehingga kelembagaannya dapat meraih simpati masyarakat yang kini terlanjur mempertanyakan orientasi berikut sikap profesional Polri itu.
"Ke depan, lembaga-lembaga yang mengemban mandat undang-undang untuk menangani perkara korupsi yaitu KPK, kejaksaan, serta kepolisian harus saling menguatkan dan tidak selayaknya lagi bertubrukan keras, sebab kenyataan tidak harmonis hanya membuat para koruptor semakin menjauh dari cengkeraman hukum," tukasnya.
