REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menepis tudingan peta moratorium menghambat Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah. Menurut dia, pembangunan dan perbaikan lingkungan sejalan.
Justru itu, harus ada penataan agar tidak berseberangan dengan MP3EI. Zulkifli mencontohkan, dari total 190 juta kawasan hutan, 164 diantaranya masih bagus kondisinya.
Artinya, 60% masih bisa dijadikan kawasan hutan. Namun, sisanya berada pada kondisi kritis. "Lahan ini bisa digunakan untuk MP3EI," kata dia.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional tersebut, solusi untuk tetap memertahankan peta moratorium adalah menggerakkan masyarakat sekitar. Yaitu dengan pendekatan kesejahteraan. Masyarakat harus dapat menikmati hasil dari adanya kawasan hutan yang terjaga.
Misalnya, setiap menanam 1 pohon, masyarakat diberi Rp. 100 ribu dengan sistem adopsi. Dalam 1 bulan, kata dia, masyarakat bisa memerroleh penghasilan Rp. 1 juta.
Padahal, sebelumnya, ketika mereka menanam sayur, hasil yang didapat hanya Rp. 500 ribu. Saat ini, pendekatan keamanan sudah tidak berfungsi lagi, tambahnya.
