REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengaku khawatir permasalahan pemilu tidak diselesaikan secara tuntas. "Saya bingung kenapa komisi-komisi negara ini diam semua. Mereka katanya takut kalau bikin pernyataan, nanti dikira dukung sana dukung sini. Justru kalau mereka takut, itu nunjukkin kalau mereka gak independen dong," kata Haris kepada Republika, Kamis (25/4).

Haris menjelaskan, terdapat beberapa masalah pemilu yang harus dievaluasi. Masalah yang paling penting adalah aturan terkait pemilu serta teknis pelaksanaannya di lapangan.

"Ada 225 anggota KPPS meninggal, itu sudah cukup untuk dijadikan pintu masuk evaluasi, belum lagi soal yang keguguran," kata Haris.

Selain itu, pria lulusan magister Hak Asasi Manusia dari Universitas Essex itu juga menyoroti masalah jam kerja anggota KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara). Ia menuturkan, terdapat pelanggaran hubungan kerja, antara KPU dengan KPPS.

"Kalau dari pendekatan ketenagakerjaan, orang itu boleh bekerja 8 jam. Orang-orang KPPS ini udah bekerja berapa jam? Belum lagu masalah asuransi," ucap Haris.

Oleh karena itu, Haris mengusulkan dibentuknya wadah konsolidasi antar lembaga tinggi negara. Hal itu bisa berupa tim gabungan ataupun tim pencari fakta. Pasalnya, penyelesaian masalah pemilu tersebut berada di luar kewenangan Bawaslu.

"Itu makanya saya bilang, bikinlah tim gabungan atau tim pencari fakta. Kalau itu tidak dibuat, siapa yang akan memeriksa masalah tersebut untuk dijadikan sebagai pembelajaran," kata Haris.