REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) membahas perkembangan pengadaan alutsista TNI tahun 2020-2024 dan pengadaan pesawat Sukhoi SU-35. Mahfud dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tak memberikan informasi lanjutan terkait rapat tersebut.
Rapat itu dilaksanakan sekitar pukul 09.30 WIB. Selain Prabowo, terdapat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Mintoro, serta pihak terkait lainnya.
Usai rapat, semua yang terlibat dalam rapat tersebut enggan menyebut hasil rapat yang telah dilakukan. Prabowo melalui pintu yang berada di sisi kiri kantor Mahfud hanya mengangkat kedua tangannya sembari berjalan ke dalam mobil berwarna putihnya.
Andika hanya berkata keterangan akan diberikan oleh Menko Polhukam. Mahfud setelah ditunggu pun enggan menyampaikan intisari rapat tersebut.
Ditemui terpisah, Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, rapat tersebut dilakukan hanya untuk berkoordinasi lintas lembaga yang ada di bawah Kemenko Polhukam. Hal-hal yang dibahas, di antaranya terkait keputusan strategis pengadaan alutsista.
"Kan harus ada keputusan politik yang akan diambil presiden. Nah membahas salah satunya terkait dengan itu. Kemudian juga terkait banyak hal, mungkin juga terkait antisipasi corona dan macam-macam," jelas Dahnil usai melaksanakan diskusi di Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Menurut Dahnil, pembelanjaan alusista bukan sekadar tentang spek, tetapi juga terkait geopolitik dan geostrategis. Seluruh pertimbangan, termasuk ketiga hal itu, sudah disampaikan Prabowo kepada Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya, keputusan politik ada di tangan presiden.
"Seluruh pertimbangan geopolitik, geostrategis, spek, dan kebutuhan terhadap pertahanan kita sudah disampaikan Pak Menhan ke Pak Presiden. Misal Sukhoi baiknya apa, dan sebagainya. Yang pada akhirnya putusan politik ada di Pak Presiden," tutur dia.
Sebelumnya, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, peningkatkan kesiapan alutsista tak terkendala. Menurut dia, hal tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada Minimum Essential Force (MEF) yang telah ditentukan sebelumnya.
"Untuk meningkatkan kesiapan alutsista masih sesuai dengan apa yang sudah kita buat, yaitu termuat pada MEF," jelas Hadi pada Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/1).
