REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan by name by address, alias dengan nama berdasarkan alamat. Cara ini menuntut kerja keras pemerintah daerah sampai level desa dan RT-RW untuk mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

"Dalam beberapa kesempatan presiden meminta agar masyarakat yang menerima bantuan itu by name by address. Jadi dibutuhkan kerja keras dari pejabat daerah hingga kepala desa dan RT-RW untuk bisa mendata dengan cara yang tepat," jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (20/4).

Doni juga menambahkan bahwa dalam rapat terbatas hari ini, Wakil Presiden Maruf Amin juga sempat menitip pesan kepada tim di lapangan agar melakukan pengecekan berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Per pekan ini, bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu mulai disalurkan kepada 1,2 juta KK di DKI Jakarta. 

Secara bertahap, bansos juga akan menyentuh 576 ribu KK di kawasan penyangga ibu kota, yakni Bodetabek. Anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 3,2 triliun.

Sementara untuk warga di luar Jabodetabek, pemerintah menganggarkan Rp 16,2 triliun untuk penyaluran bantuan sosial tunai bagi 9 juta KK penerima. Penerima bantuan ini adalah keluarga yang selama ini belum menerima bantuan sosial berupa program keluarga harapan (PKH) dan sembako murah dari pemerintah.