REPUBLIKA.CO.ID,  BANDA ACEH -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh menilai masyarakat di daerah itu masih minim pengetahuannya tentang Covid-19. Karena itu pemerintah harus memberi edukasi secara menyeluruh guna menghindari aksi penolakan saat penanganan pasien Covid-19.

Ketua IDI Aceh dr Safrizal Rahman di Banda Aceh, Jumat (17/7) mengatakan aksi pengambilan jenazah positif Covid-19 oleh pihak keluarga di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, beberapa waktu lalu, tidak serta-merta yang disalahkan masyarakat.

"Tapi bagaimana pun karena kita daerah punya pemimpin, punya sistem, maka kita bekerja sama lagi sosialisasi. Dalam hal ini penguasa harus lebih ketat lagi, lebih baik lagi, semua tokoh untuk sosialisasi, agar informasi sampai ke masyarakat," katanya.

Safrizal menilai, para pihak di daerah Tanah Rencong itu terlalu sibuk menghabiskan energi untuk membahas Covid-19 tersebut ada atau tidak, sehingga perdebatan itu yang membuat lalai dalam penanganan virus corona.

"Dan informasi ini yang gampang diterima oleh masyarakat, dan menyebabkan penolakan-penolakan terhadap protokol Covid-19," katanya.

Menurutnya, keinginan pihak RSUD Zainoel Abidin melakukan pemulasaraan jenazah itu dengan mengikuti protokol Covid-19, namun karena banyak perdebatan di tengah penguasa, membuat warga kebingungan dan akhirnya tidak percaya adanya pandemi Covid-19.

"Tentu saja ini sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya berbahaya jangan sampai ada klaster baru, klaster keluarga jenazah di tempat rumah duka," katanya.

Dia menjelaskan, sebenarnya setiap jenazah Covid-19 yang telah dibungkus rapi dan dimasukkan dalam peti, hingga kemudian dimakamkan, maka virusnya tidak lagi dapat menular, tetapi yang bahaya ketika jenazah masih memiliki cairan tubuh.

"Ketika dimandikan, ini yang sangat berbahaya. Kalau dilakukan dengan prosedur normal, kamikhawatir mereka yang melakukan pemulasaraan jenazah di rumah duka, kemudian tidak memakai APD yang baik, cairan tubuh bisa kemana-mana, ini yang berisiko," katanya.