Rabu 03 Feb 2021 08:47 WIB

'Kepemimpinan AHY Sebagai Ketua Umum Demokrat Belum Matang'

Pengamat menilai sikap AHY seolah menunjukan ketidaksiapan dalam menghadapi ujian.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam, mengomentari dinamika yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Saiful menilai, dengan adanya peristiwa ini menunjukkan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum matang.

"Keluh kesah yang ditunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan menyebut dirinya akan dikudeta menunjukkan kepemimpinannya yang belum matang dan rapuh," kata Saiful dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Selasa (2/2). 

Baca Juga

Menurutnya, kudeta dalam sebuah partai hanya bisa dilakukan di internal. Ia menilai tidak mungkin ada upaya kudeta datang dari pihak luar.

Sikap putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut seolah menunjukkan ketidaksiapan AHY dalam menghadapi ujian. "Harusnya, isu kudeta bisa diselesaikan secara internal," ujarnya.

"Jangan keluarkan statement yang justru membuat keruh suasana sehingga yang makin rusak adalah partai sendiri," imbuhnya.

Baca juga : Wasekjen Demokrat Ungkap Alasan AHY Kirim Surat ke Jokowi

Saiful juga mengomentari terkait adanya desakan sejumlah kader Partai Demokrat yang mendorong dilakukannya kongres luar biasa (KLB). Ia meyakini, setiap partai memiliki aturan tentang tata cara melakukan kongres dan Kongres Luar Biasa atau KLB.

"Jadi KLB bukan barang haram untuk dilakukan oleh para kader partai politik. 

Sebaliknya, dikatakan Saiful, KLB merupakan upaya terakhir partai dalam melakukan perbaikan yang bersifat total. KLB juga bukan pula kudeta oleh para kader yang kecewa."Karena memang ada aturan dan mekanismenya," tuturnya.

Saiful menyarankan, sebaiknya Partai Demokrat menyelesaikan urusan internalnya secara bijaksana dan tidak mendorongnya menjadi masalah negara. "Negara pasti mempunyai skala prioritas, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Janganlah berlebihan, menambah beban dengan menarik-narik Presiden dalam masalah partai. Ini masalah internal yang bisa diselesaikan oleh mekanisme Partai yang sudah diatur oleh AD/ART nya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement