REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Wacana impor beras yang dicanangkan pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa daerah pun banyak memberikan kritik terhadap wacana kebijakan tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, selama ini, daerahnya selalu surplus beras. Bahkan, beras dari daerahnya banyak yang dikirim ke sejumlah wilayah lainnya.
"Kemarin sudah saya rapatkan dengan dinas terkait, kita hitung neraca beras, dan jelas bahwa tidak perlu beras impor masuk daerah ini,” kata Ipuk di Banyuwangi, Senin (22/3).
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan, Banyuwangi menghasilkan 788.971 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 495.079 ton beras pada 2020. Adapun tingkat konsumsi beras sebesar 165.411 ton. Hal ini berarti pada 2020 terdapat surplus 329.668 ton beras di Banyuwangi.
Memasuki masa Januari hingga Maret 2021, Dinas Pertanian dan Pangan menyebutkan, produksi GKG Banyuwangi sebesar 158.892 ton atau setara 99.705 ton beras. Adapun tingkat konsumsi Januari sampai Maret 2021 sebesar 41.415 ton. "Sehingga terdapat surplus 58.290 ton beras," jelas Ipuk.
Berdasarkan data riset Pemkab Banyuwangi, konsumsi beras per kapita warga Banyuwangi sekitar 94,47 kilogram per orang setiap tahun. Pemkab menargetkan produksi beras 491.000 ton pada 2021 sedangkan tingkat konsumsi sekitar 165.000 ton sehingga terdapat surplus 325.000 ton beras.
Dengan surplus yang besar, Ipuk menegaskan, Banyuwangi tidak memerlukan kiriman beras impor dari pemerintah pusat. Dia berharap beras impor tidak masuk ke daerah sentra pangan seperti Banyuwangi.
Hal ini karena bisa berakibat pada turunnya harga gabah petani. “Makanya kami tidak ingin beras impor masuk Banyuwangi,” ucapnya dalam pesan resmi yang dirilis Pemkab Banyuwangi, Senin (22/3).
Untuk meningkatkan nilai tambah petani, pemkab mendorong pengembangan beras organik. Pemkab Banyuwangi juga memberi bantuan pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa. Dengan beras organik, maka akan ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi dan di saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani.
