REPUBLIKA.CO.ID, APIA -- Perdana Menteri Samoa Tuilaepa Sailele Malielegaoi mengatakan ia akan terus menjabat, walaupun Mahkamah Agung negara itu memerintahkan anggota parlemen yang menjabat untuk melantik pemimpin baru. Pekan lalu Mahkamah Agung Samoa menggagalkan upaya kepala negara Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II membatalkan hasil pemilihan bulan April lalu. Hasil pemilu tersebut mengakhiri kekuasaan Tuilaepa.
Ketua oposisi Fiame Naomi Mataafa terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama Samoa dalam pemilihan tersebut. Ia berjanji membatalkan pembangunan pelabuhan yang didukung China senilai 100 juta dolar AS.
Fiame mengatakan, pelabuhan tersebut terlalu berlebihan bagi negara Kepulauan kecil di Pasifik yang sudah banyak berutang ke China. Menguatnya pengaruh Negeri Tirai Bambu di Pasifik Selatan membuat Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya yang mendominasi di kawasan itu sejak Perang Dunia II tidak nyaman.
Akhir pekan kemarin, Mahkamah Agung memerintahkan anggota parlemen yang menjabat melantik perdana menteri baru. Tapi Kepala Negara Tuimalealiifano membatalkan pelantikan tersebut dan Tuilaepa mengatakan ia akan tetap menjabat.
"Kami tetap menjabat dan beroperasi seperti biasanya, ada satu Kepala Negara, ia memiliki wewenang untuk Menggelar Rapat Parlemen dan hanya dia," kata Tuilaepa, Ahad (23/5) kemarin.
Pada Senin (24/5), pendukung partai oposisi berkumpul di depan gedung parlemen. Media setempat mengatakan para pendukung partai oposisi menyanyikan lagu gerakan kemerdekaan Samoa yang berusia 50 tahun lebih.
Karena tidak ada tanda-tanda ketegangan segera mereda. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyerukan kedua belah pihak untuk tenang. "Penting bagi semua pihak untuk menghormati supremasi hukum dan proses demokratis, kami percaya pada institusi-institusi Samoa termasuk institusi yudikatif," cicit Payne.
