REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian masih terus berlangsung. Hingga saat ini, ia mencatat, penyaluran KUR pertanian sudah mencapai lebih dari 40 persen dari total alokasi tahun 2021 sebesar Rp 70 triliun.

"(Penyerapan) KUR ini menyesuaikan dengan musim tanam saja. Jadi nanti ketika masuk musim tanam kedua pada Agustus kita akan dorong lebih banyak penggunaan KUR. Sementara ini tetap berproses," kata Syahrul dalam Konferensi Pers Ratas Pinjaman KUR Pertanian, Senin (26/7).

Syahrul mengatakan, di tengah penyerapan KUR yang cukup lancar, rasio kredit bermasalah (NPL) juga rendah, yakni sekitar 0,13 persen.

Lebih lanjut, ia menuturkan, disamping mendorong penggunaan KUR oleh para petani, pihaknya tengah mempersiapkan koperasi-koperasi petani yang dikorporasikan. Dengan kata lain, ekosistem usaha pertanian akan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Itu dimulai dari proses penanaman, panen dan pasca panen, industrialisasi, hingga adanya wadah market place sebagai sarana pemasaran. "Sementara ini kami juga bicarakan dengan Menteri Koperasi dan UKM juga Menteri BUMN. Kita akan sama-sama melakukan konsolidasi," ujarnya.

Menurut Syahrul dengan adanya korporasi petani, dapat secara langsung mendorong penggunaan KUR yang telah disediakan pemerintah. Baik untuk kegiatan pertanian di hulu maupun hilir. Hal itu juga membantu dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Adapun untuk situasi ketersediaan 11 komoditas pangan dasar, Syahrul mengklaim seluruhnya masih terkendali. "Ketersediaan pangan kita sangat aman dan kita akan ters melakukan validasi di lapangan," ujar dia.