REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, meskipun target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam cakupan vaksinasi Covid-19 telah tercapai, namun masih ada 7 Provinsi yang masih dikejar.
" Alhamdulillah sekarang Bapak Presiden menargetkan 70 persen provinsi sudah selesai vaksinasi dosis pertama, sekarang tinggal 7 lagi yang belum," kata Budi dalam Konferensi Pers yang ditayangkan Youtube Sekertariat Presiden, Senin (3/1).
"Jadi bertambah 6 kemarin di akhir tahun baru, yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan papua itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70 persen dosis pertama," sambungnya.
Budi melanjutkan, terkait stok vaksin saat ini ada sebanyak 390 juta dan sudah disuntikkan sebanyak 281 juta. Menurut Budi, stok tersebut masih mencukupi."Masih cukup banyak. stok yang ada kita pegang dan ini membutuhkan bantuan rekan-rekan sekalian untuk mempercepat vaksinasi," ujarnya.
Kemenkes telah menargetkan vaksinasi lengkap untuk 208,2 juta warga akan dicapai di pertengahan tahun 2022. Vaksinasi dosis lengkap menjadi syarat perjalanan dari dan ke Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan kategori Level 1 yang merupakan kategori rendah. Pelaku perjalalanan yang ingin berkunjung ke Indonesia direkomendasikan tetap harus sudah divaksinasi dosis lengkap sebelum bepergian.
Namun pada saat ini pemerintah mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mencegah penularan virus Covid-19 varian Omiron. Pasalnya kasus varian Omicron yang ada di Indonesia banyak terjadi akibat perjalana dari luar negeri.
Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak tertutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.
Kemenkes terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.
Capaian vaksinasi tidak lepas dari modal sosial masyarakat Indonesia yang tinggi dengan saling bahu-membahu berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi.
Pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada.
