BNPB: 16 Hektare Lahan Siap Dibangun untuk Relokasi Pengungsi Gempa Cianjur
Warga yang rumahnya direlokasi tidak boleh lagi menempati rumah lamanya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan daerah relokasi untuk warga terdampak gempa Cianjur. Pemerintah pusat akan membangunkan rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditinggalkan lagi.
"Jadi 16 hektare telah disiapkan. Nanti Bupati dan tim yang akan menentukan siapa dan penduduk mana yang akan pindah ke sini," kata Suharyanto dalam siaran pers BNPB, Kamis (1/12/2022).
Suharyanto telah meninjau Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, yang merupakan lokasi relokasi bagi warga terdampak bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Suharyanto mengatakan, warga yang rumahnya direlokasi akan mendapatkan ganti rumah di tempat yang telah disediakan.
Sementara, rumah yang lama tidak diperbolehkan lagi dihuni masyarakat. "Begitu yang direlokasi sudah punya rumah dan hak tanah baru, tanah warga yg lama akan dikelola pemerintah agar warga tidak balik lagi ke sana," ujarnya.
"Rumah yang lama akan dijadikan daerah resapan air dan daerah hijau, sehingga tidak dihuni lagi oleh masyarakat karena dikhawatirkan jika gempa terjadi lagi di situ, minimal korbannya tidak banyak," tambahnya.
Warga yang rumahnya rusak ringan dapat sembari memperbaiki rumahnya. Jika membutuhkan tenda keluarga, pemerintah akan melayani dan melengkapi secara bertahap.
Kepala BNPB dan rombongan juga meninjau pembangunan contoh rumah tahan gempa yang akan dibangun oleh pemerintah. Suharyanto menyebutkan, rumah tahan gempa ini merupakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) bertipe 36 yang merupakan solusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Indonesia yang rentan gempa.
Warga yang rumahnya rusak ringan dapat sambil memperbaiki rumahnya, jika membutuhkan tenda keluarga, secara bertahap akan dilayani dan dilengkapi.
Suharyanto juga meninjau SMPN 1 Cugenang serta melihat kondisi sekolah yang rusak berat sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Titik peninjauan terakhir ialah pengungsian di Desa Sarampad yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango.