KPK Cek Rumah Rafael Alun di Minahasa Utara Seluas 6,5 Hektare, Ternyata Atas Nama Istri
Kepemilikan rumah sudah tercantum dalam LHKPN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengirimkan tim untuk mengecek rumah milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelusuran, KPK menyebut, rumah seluas 6,5 hektare itu milik dua perusahaan atas nama istri Rafael, Erni Torondek.
"Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat rumahnya ada 65 ribu meter persegi, 6,5 hektare dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).
Pahala menjelaskan, kepemilikan rumah tersebut sudah tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael ke KPK. "Itu (saham perumahan) sudah ada di LHKPN-nya. Sudah ada, jadi dua perusahaannya," ujar dia.
"Jadi kalau ditanya perumahan segede itu ada enggak di LHKPN? Enggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja, atas nama istrinya atau saham istrinya saja di perusahaan itu," ujar Pahala menambah.
Selain itu, Pahala mengaku, Rafael memiliki saham di enam perusahaan yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Seluruhnya sudah dilaporkan dalam LHKPN. Namun, dia tak dapat memerinci perusahaan apa saja yang dimaksud.
Selanjutnya, Pahala mengatakan, KPK juga sudah mengirimkan tim ke Yogyakarta untuk mengecek rumah milik Rafael. Menurut dia, pengecekan ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang di Minahasa Utara. Namun, ia tak membeberkan kerumitan yang dimaksud.
Pahala mengaku juga belum dapat mengungkapkan hasil pengecekan di Yogyakarta. Sebab, hingga kini tim masih bekerja.
"Itu (pengecekan) masih jalan timnya. Jadi yang Jogja itu agak rumit sedikit dibanding yang Minahasa Utara. Tapi nanti saya akan update kalau sudah ada hasil dari yang Jogja," ujar dia.
Harta kekayan Rafael menjadi sorotan publik usai sang anak, Mario Dandy Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David, putra pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jonathan Latumahina.
Kekayaan Rafael dinilai fantastis dengan menjabat sebagai pejabat pajak eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Sebab, total kekayaannya hanya selisih sedikit dengan LHKPN milik Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang mencapai Rp 58 miliar.
Menkeu Sri Mulyani pun telah mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II. Rafael juga sudah mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika