Anies: InsyaAllah Kemenangan Kita Raih di 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Momentum semua pihak untuk melihat dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalani apakah sesuai dengan janji kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pilpres 2024 harus menjadi ajang kontestasi adu rekam jejak, gagasan, hingga karya. Ia ingin agar seluruh pendukung, relawan, hingga simpatisan untuk menunjukkan kenyataan dari tiga hal tersebut dalam meraih kemenangan.

"InsyaAllah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama," ujar Anies dalam pidatonya di acara relawan Amanat Indonesia (Anies), Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (7/5/2023).

Indonesia setiap lima tahun sekali akan mengecek kembali, apakah negara masih berada di arah yang benar. Itulah sebabnya yang hendak ia lakukan adalah meluruskan jalan dalam menghadirkan keadilan, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Demi meraih kemenangan tersebut, relawan dan simpatisan dinilainya adalah pribadi yang mulai. Sebab mereka tak dibayar, tetapi harganya tak ternilai dalam menyebarkan pesan perubahan di seluruh wilayah Indonesia.

"Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan dan meluruskan jalan ini kita dihadapkan dengan sebuah kompetisi, kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar," ujar Anies.

Ia sendiri memegang prinsip bahwa pemilik kekuasaan suatu negara adalah rakyat. Kekuasaan disebutnya tak akan pernah hilang, karena hal tersebut ada di tangan rakyat. Sehingga, ia menyinggung pihak-pihak yang merasa khawatir jika nantinya kehilangan kekuasaan.

Menurut dia, itulah prinsip dasar demokrasi yang harus dipegang semua pihak, yakni kekuasaan di tangan rakyat. Jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Mereka pemenang pemilihan umum (Pemilu) hanyalah sebagai pemegang kewenangan kekuasaan.

Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan," ujar Anies.

"Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa ada kesepahaman antara Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sugeng sendiri hadir dalam makan siang bersama keduanya di Wisma Nusantara, Jakarta.

Luhut disebutnya menghormati keputusan Surya Paloh dan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Ke depan, ia yakin tak ada penjegalan dalam proses pencapresan Anies.

"Nggak ada itu (penjegalan pencapresan Anies)," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta.

Elektabilitas Anies saat ini terus berada di posisi tiga besar, bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut membuktikan adanya dukungan besar dari publik terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Itulah hebatnya Pak Anies, masih nomor tiga. Kalau di luar, Pak Anies sudah kelempar ke mana itu," ujar Sugeng.

Dalam makan siang bersama Luhut, Surya Paloh juga menyampaikan pandangannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu ikut campur dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mohon maaf, kalau kayak gini, kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogyanya dihapuskan," ujar Sugeng.

Dukungan atau endorsement Jokowi kepada sosok tertentu pada Pilpres 2024 memang merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, Surya ingin agar Jokowi memposisikan diri sebagai negarawan jelang kontestasi nasional tersebut.

"Mestinya, mohon maaf, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu. Jadi tidak perlu, betul bahwa itu adalah hak asasi masing-masing, tapi kan masing-masing namanya pejabat publik itu kan ada namanya privilege, tetapi ada juga hak yang harus dibatasi," ujar Sugeng.

"Intinya bagaimana meng-endorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," sambung Ketua Komisi VII DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika