Pemungutan Suara Resolusi Dewan Keamanan Soal Gaza Digelar Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk resolusi yang menyerukan penghentian sementara pertempuran dan pengiriman bantuan ke Gaza ditunda tiga kali berturut-turut. Penundaan ini terjadi saat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan semakin memburuknya situasi di pemukiman Palestina yang dibombardir Israel sejak 7 Oktober lalu.

Serangan Israel sudah menewaskan 20 ribu orang lebih dan puluhan ribu lainnya terancam kelaparan karena blokade Israel. Uni Emirat Arab (UEA) menyebar versi terakhir rancangan resolusi itu pada Jumat (22/12/2023).

Versi awal rancangan resolusi itu pertama kali tersebar pada 8 Desember setelah Amerika Serikat (AS) memveto resolusi yang mendorong gencatan senjata di Gaza. Terdapat empat hal yang menjadi inti dari resolusi tersebut. Dilansir dari Aljazirah, resolusi itu menyerukan isi sebagai berikut.

1. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil, rumah sakit, fasilitas PBB, serta petugas kemanusiaan dan medis.

2. Pertempuran harus segera dihentikan dan tidak boleh ada halangan untuk pengiriman bantuan keJalur Gaza.

Pihak-pihak yang terlibat...

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur darat, laut, dan udara. Termasuk membuka perbatasan Karem Abu Salem, yang dalam bahasa Ibrani disebut Kerem Shalom.

4. Negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik mengizinkan bantuan kemanusiaan lewat dengan bebas. Hal ini khususnya mengacu pada Mesir dan koordinasi penyeberangan perbatasannya dengan Gaza di kota Rafah, Gaza selatan. PBB secara eksklusif akan memantau semua bantuan yang masuk melalui jalur-jalur ini.

Aljazirah melaporkan rancangan ini terlihat berbeda setelah beberapa perubahan. Revisi terjadi setelah negosiasi diplomasi selama berhari-hari. Rancangan itu sudah diperhalus untuk mengamankan kompromi dan masih menunggu pemungutan suara.

Lembaga think-tank independen yang mengawasi Dewan Keamanan PBB, Security Council Report (SCP) mengatakan atas permintaan beberapa negara termasuk Prancis, Jepang, Inggris dan AS rancangan terbaru menambah kalimat pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.

Rancangan yang beredar pada Jumat ini diperkirakan akan sampai pada pemungutan suara paling cepat pada Senin (25/12/2023). Tergantung pada negosiasi antara UEA dan AS.

Kami terlibat secara konstruktif dan...

"Kami terlibat secara konstruktif dan transparan di seluruh proses dalam upaya untuk menyatukan sebuah produk yang akan disahkan," kata seorang pejabat anonim AS kepada kantor berita Reuters.

"UEA tahu persis apa yang bisa lolos dan apa yang tidak. Terserah mereka jika mereka ingin menyelesaikannya," tambah pejabat tersebut.

Resolusi yang diajukan UEA pada 8 Desember menyerukan gencatan senjata kemanusiaan antara Israel dan Hamas dan diveto AS, sementara Inggris abstain. Seluruh 13 anggota Dewan Keamanan lainnya memberikan suara untuk resolusi tersebut.

Negosiasi yang terjadi setelahnya fokus untuk memastikan AS tidak memveto resolusi tersebut lagi. Para diplomat melaporkan AS ingin memperhalus bahasa tentang penghentian pertempuran. Aljazirah melaporkan pemungutan suara diundur pada Senin dan kata penghentian akan diganti dengan "penangguhan" setelah AS keberatan dengan kata tersebut.

SCP menambahkan Inggris meminta untuk mengganti penghentian permusuhan segera dengan bahasa yang menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan. Bahasa yang menyerukan "penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan" muncul dalam rancangan yang diajukan pada Jumat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika