Panglima TNI Mutasi Beberapa Jabatan Strategis Pati Termasuk di BIN, Ini Daftarnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada 18 perwira tinggi yang menjabat sejumlah jabatan strategis baik di lingkungan TNI maupun Badan Intelijen Negara (BIN). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/7/2024), membenarkan mutasi itu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/683/VI/2024.

Dalam SK itu, yang berlaku sejak 14 Juni 2024, Panglima TNI memberikan promosi kepada Mayjen TNI Djaka Budhi Utama yang semula menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI saat ini menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan RI. Pejabat lama Irjen Kemhan, Letjen TNI Budi Prijono kembali ke Markas Besar TNI Angkatan Darat sebagai perwira tinggi TNI AD dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, yang sebelumnya menjabat Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI, saat ini mendapatkan promosi jabatan sebagai Asintel Panglima TNI. Upacara serah terima jabatan Asintel Panglima TNI dipimpin langsung oleh Jenderal Agus di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dalam SK yang sama, Panglima TNI juga memutasi Letjen TNI Jonni Mahroza yang semula menjabat sebagai Rektor Universitas Pertahanan saat ini kembali ke Markas Besar TNI AD sebagai perwira tinggi TNI AD dalam rangka pensiun. Kemudian, untuk jabatan di lingkungan BIN, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono yang semula menjabat Kepala BIN Daerah (Kabinda) DKI Jakarta menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD). Jabatan itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Joko Suparyoto, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Di lingkungan BIN, Panglima TNI juga memutasi Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana, yang semula menjabat Kabinda Sumatera Utara, saat ini menjadi Staf Khusus KSAD. Jabatan itu saat ini diisi oleh Kolonel Infanteri Gema Repelita, yang mendapatkan promosi dari jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Sub Direktorat Analisa Strategis Kementerian Pertahanan RI.

Kemudian, Kolonel Inf. Agus Budi Setyo Raharjo juga mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian Pengembangan SDM pada Biro SDM Sekretariat Utama BIN, saat ini menjadi Kepala Biro SDM Sekretariat Utama BIN.

Dalam SK yang sama, Panglima TNI juga memutasi Marsekal Muda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko yang sebelumnya menjabat staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), saat ini menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Industri Teknologi Militer (Intekmil) dan Siber Panglima TNI. Wahyu, yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Tahun 1993 seperti KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) dan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI AU.

Kemudian, Panglima TNI dalam SK yang sama juga memberikan promosi kepada Kolonel Inf. Yusuf Sampetoding, yang sebelumnya menjabat sebagai Perwira Pembantu III Staf Operasi TNI, menjadi Direktur Latihan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI. Pejabat lamanya, Brigjen TNI Khairul Anwar Mandailing dirotasi sebagai Inspektur Sekolah Calon Perwira TNI A (Secapa AD).

Berbicara terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya memastikan pejabat TNI AD yang akan dipindahkan untuk menempati jabatan sipil sudah melewati seleksi ketat dan penyesuaian latar belakang pengalaman.

"Saya dengar masih banyak bilang 'apa hubungannya tentara dengan kementerian ini?' Ya kami juga punya dasar pendidikan lain ya," kata Maruli saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Hal tersebut dikatakan Maruli saat menjawab pertanyaan tentang polemik RUU TNI yang mengatur pejabat anggota TNI bisa menempati jabatan-jabatan strategis di instansi lain. Menurut Maruli, para pejabat TNI bukan hanya memiliki latar belakang pada bidang pertempuran dan pertahanan saja. Banyak dari pejabat TNI memiliki latar belakang pendidikan di luar pertahanan yang mungkin relevan untuk mengisi posisi jabatan publik.

"Seperti saya punya background S2 saya di Amerika soal community economic development, saya sudah lakukan di dunia militer ya kan? Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah," kata Maruli.

Selain itu, Maruli menilai TNI memiliki kelebihan lain yakni mengetahui segala medan dan kondisi geografis dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang membuat beberapa pejabat TNI berpeluang ditempatkan di instansi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah, transportasi dan perbatasan.

Namun demikian, Maruli memastikan keleluasaan yang diberikan kepada TNI tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru seperti yang ditakutkan masyarakat umum. "Sejarah adalah tempat pembelajaran, tetapi mari kita berpikir saat ini ke depan, baru kita belajar sejarah," kata Maruli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika