Tolak Rencana Trump Caplok Gaza, Macron: Warga Gaza Berhak Wujudkan Palestina Merdeka

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS --  Setiap membicarakan Gaza, Presiden Amerika Donald Trump selalu menjelaskan komitmennya untuk mencaplok Gaza Palestina untuk berada di bawah otoritas Amerika. Nantinya kawasan tersebut akan disulap menjadi Riviera Timur Tengah, kawasan pesisir elite yang menjadi pusat hunian dan bisnis.

Namun bukan tanpa konsekuensi, rencana itu akan menggusur semua warga asli penduduk tersebut untuk dipindahkan ke negara lain, seperti Mesir dan Yordania. Jika memang itu berjalan, maka warga asli Gaza akan kehilangan kemerdekaannya. Bangsa Palestina yang sejak lama ada akan hilang dari peta dunia.

Rencana itu pun menuai penolakan dari berbagai petinggi negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik rencana mitranya dari AS Donald Trump untuk merebut Jalur Gaza, dengan menyatakan bahwa "Gaza bukanlah sebidang tanah kosong, melainkan dua juta orang tinggal di sana."

Macron menekankan, dalam wawancaranya dengan Kantor Berita CNN, bahwa solusi terkait Gaza "tidak bisa melalui kesepakatan real estat, melainkan cara terbaik adalah melalui proses politik", sehingga "dua juta warga Palestina tidak bisa diminta meninggalkan Jalur Gaza."

Macron menekankan perlunya mempertahankan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan menyatakan "rasa hormatnya terhadap keinginan Palestina untuk memiliki negara merdeka."

Dua hari yang lalu, Presiden AS mengatakan bahwa ia “menganggap Jalur Gaza sebagai sebuah transaksi real estate ,” dan mengatakan bahwa ia “akan memiliki tanah ini dan menyimpan Jalur Gaza untuk dirinya sendiri.”

Trump menambahkan pada hari Senin bahwa "warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali di bawah rencana untuk mengendalikan Jalur Gaza," dan mengklaim bahwa mereka "akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik."

"Dengan kata lain, penduduk Jalur Gaza tidak akan memiliki pilihan untuk kembali, dan kita sedang berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka, sesuai dengan rencana saya," lanjutnya, membenarkan hal ini dengan mengatakan, "Jika mereka dipaksa untuk kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum itu terjadi. Jalur Gaza tidak dapat dihuni."

Trump mengindikasikan bahwa ia "percaya bahwa ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan dengan Mesir dan Yordania" mengenai penerimaan mereka terhadap Palestina, seraya mencatat bahwa Amerika Serikat "memberi mereka miliaran dolar setiap tahunnya."

Liga Arab ngegas tolak rencana Trump

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menegaskan kembali penolakan organisasi tersebut terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

Aboul Gheit juga memperingatkan bahwa tekanan dari Presiden AS Donald Trump bisa mendorong Timur Tengah ke dalam perselisihan yang parah, yang akan menyebabkan krisis global.

"Kami menolak rencana apa pun untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Penyelesaian yang adil antara (Palestina dan Israel) harus dicapai," kata Aboul Gheit dalam sesi yang diadakan di World Government Summit 2025 di Dubai, Rabu (12/2).

"Jika Trump terus menekan pihak Arab dan Palestina, ia akan mendorong Timur Tengah ke dalam siklus baru perselisihan yang parah," katanya memperingatkan.

"Rencana untuk memindahkan warga Palestina akan menciptakan masalah global. Ini bukan hanya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia, tetapi juga akan menjadi krisis internasional yang serius."

Ketika menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih, Selasa, Trump mengatakan bahwa ia akan "mengambil alih" Gaza di bawah otoritas AS dan mengembangkannya dengan membangun hotel, gedung perkantoran, dan infrastruktur lainnya.

Aboul Gheit memperingatkan bahwa rencana Trump "akan menjadi preseden berbahaya bagi pembersihan etnis yang dapat ditiru di mana saja di dunia terhadap populasi lain."

Usulan Trump untuk mengusir warga Palestina muncul di tengah gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku di Gaza mulai 19 Januari.

Perjanjian itu bertujuan menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 korban dan menghancurkan daerah kantong Palestina itu,

Israel telah mengubah Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia, mempertahankan blokade selama 18 tahun, dan memaksa hampir 2 juta dari 2,3 juta penduduknya mengungsi di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika