REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan transparansi terkait program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Prorgam yang anggarannya berasal dari anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) ini harus dilakukan dengan transparan. 

Termasuk, kata Ketua Dewan Pembina AYPI Afrizal Sinaro, dalam program organisasi penggerak yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan guru dan kepala sekolah ini. “Mas Nadiem harus bisa menjelaskan dengan baik (transparan). Dan tidak cukup dengan mengatakan bahwa penilaian ini dilakukan oleh tim independen,” kata Afrizal saat dihubungi Republika, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan, program sekolah penggerak yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan guru dan kepala sekolah ini rencananya akan dibiayai pemerintah. Maka itu, dia berharap, diperlukan adanya kejelasan dan keterbukaan kriteria yang dipakai dalam menentukan atau memutuskan organisasi terpilih.

Alih-alih menunjukkan keterbukaannya, Kemendikbud justru mengalokasikan anggaran pendidikannya dengan kategori Gajah kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masing-masing Rp 20 miliar. Dua entitas ini masuk ke dalam kategori besar dari 156 ormas yang lolos dalam program organisasi penggerak.

“Kedua yayasan ini merupakan yayasan dari perusahaan besar, bagaimana bisa mereka dapat hibah Rp 20 miliar dalam program organisasi penggerak ini?” kata Afrizal.

Menurutnya, kejujuran adalah pendidikan karakter yang harus dimulai dan dicontohkan oleh pemimpin. Untuk itu pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi dalam program tersebut.

“Jika tidak ada transparansi dalam menentukan organisasi-organisasi terpilih, maka akan memunculkan kecurigaan dan fitnah di masyarakat,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika