Memaknai Negarawan
Apabila kita menilik kata negarawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan ditemukan arti yang memberikan harapan dan optimisme nan menyejukkan, khususnya terhadap pejabat-pejabat negara dan para politisi. Dalam KBBI, negarawan diartikan sebagai seorang yang ahli dalam kenegaraan (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan (visioner) atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.
Lantas, bagaimana realitanya? Jauh panggang dari api. Masih banyak pejabat negara dan politisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya serta cenderung abai terhadap masalah yang mendera anak bangsa.
Kaum muda pun seakan kehilangan keteladanan, baik itu dalam berpolitik ataupun bernegara. Garis demarkasi antara seorang politisi dan negarawan kian menjadi buram. Kendati demikian, formula yang disampaikan oleh James Freeman Clarke setidaknya bisa memberikan sedikit pencerahan tentang sosok negarawan.
Menurut James —sebagaimana dikutip dari Budiman Tanuredjo (2020)— “Seorang politisi berpikir tentang pemilihan ketika seorang negarawan berpikir tentang generasi ke depan.”
Jadi, salah satu prasyarat bagi pemuda negarawan adalah mapan secara ekonomi, tidak menjadikan politik sebagai ladang mata pencaharian, dan sudah selesai dengan dirinya sendiri serta visioner. Sudah terlalu lama bangsa ini kekosongan sosok negarawan, yang menurut Saur Hutabarat (2021) tidak ada lagi negarawan setelah Mohammad Hatta.
Krisis Negarawan
Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-89 ini mengangkat tema “Meneguhkan Pemuda Negarawan.” Hal ini sangat relevan dengan kondisi bangsa yang saat ini mengalami krisis negarawan, selain krisis-krisis lainnya akibat pandemi Covid-19.
Pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Milad ke-89 ini agar mampu memainkan peran sebagai pembawa misi Islam sekaligus beramaliah yang berkemajuan. Menurut Haedar, kader Muhammadiyah harus memahami ruh dan karakteristik Muhammadiyah yang reformis, moderat, tidak konservatif apalagi ekstrimis, dan mencontoh para pimpinan Muhammadiyah yang bersahaja cum negarawan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1998-2005 yang juga ditabalkan sebagai Guru Bangsa, Buya Syafii Maarif, berpesan agar Pemuda Muhammadiyah mampu membaca tanda-tanda zaman yang kian sulit diprediksi. Selain itu, Buya Syafii juga mengingatkan untuk bermuhasabah diri secara kritikal dan jujur apakah di usia yang panjang itu Pemuda Muhammadiyah sudah berjalan di jalur yang benar.
Dalam tulisan berjudul “Muhammadiyah, Nasionalisme, dan Indonesia Masa Depan,” Buya Syafii pernah menyarankan kepada anak-anak muda Muhammadiyah agar urutan filosofi pengkaderan di balik secara radikal. Perubahan itu ialah dari “kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa,” menjadi “kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan baru kader persyarikatan.”
Akhirnya, semoga di usia yang sebelas tahun lagi genap satu abad, Pemuda Muhammadiyah mampu melahirkan pemuda negarawan yang menjadi “Tenda Bangsa” dan senantiasa merawat spirit berlomba-lomba dalam kebajikan.
