JAKARTA--Pemerintah harus bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang sistem e-voting sebelum menerapkannya dalam pemilu agar pelaksanannya berjalan lancar. ''Harus ada kepercayaan dari peserta pemilunya terhadap sistem ini,'' kata Direktur Ekskutif Centre For Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, ketika dihubungi Republika, Selasa (6/4).

Alasannya, walaupun hasil dari e-voting akurat, namun tanpa ada kepercayaan, masyarakat akan tetap ragu. Untuk mendapatkan kepercayaan itu, Hadar menyarankan pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bisa memastikan teknologi yang digunakan sudah benar. ''Yang memudahkan dan menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,'' imbuhnya.

Selain itu dari sisi keamanan, pemerintah harus menjamin pula dari sisi pencegahan terhadap para hacker. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami teknologi e-voting.

Hadar menganggap e-voting ini menjadi cara baru yang justru memudahkan proses pemilihan. Sehingga, persiapannya harus benar-benar diperhatikan. ''Kalau dengan sistem ini tidak ada suara yang tidak sah dan hasilnya lebih cepat didapatkan,'' ujar Hadar. Bahkan di negara India yang pemilihnya mencapai 700 juta sudah menerapkan sistem ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika