JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mendapatkan tekanan dari anggota DPR. Kehadiran Menkeu di sidang-sidang DPR tak henti-hentinya dipersoalkan. Anggota dewan terus menolak kehadiran sosok yang dinilai ikut bertanggung jawab terhadap pengucuran dana talangan ke Bank Century ini.

Kali ini dua Fraksi, yakni PDIP dan Hanura, yang menyatakan walk out dari sidang Paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan Keputusan Tingkat II RAPBN Perubahan 2010. ''Kita berbeda dengan hal ini, untuk itu kami dari FPDIP menyatakan walk out,'' tegas Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Muryanto, sebelum meninggalkan sidang, di Jakarta, Senin (3/5).

Pernyataan Bambang itu diungkapkannya menanggapi pandangan pimpinan sidang Paripurna dari Fraksi PKS, Anis Matta, yang tetap mempersilahkan Menkeu untuk hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sidang Paripurna dimulai sekitar pukul 10.30. Ada dua agenda sidang pada kesempatan kali ini. Pertama, sidang paripurna diawali dari pembacaan laporan hasil Komisi I (bidang pertahanan luar negeri, TNI, dan Kominfo) tentang pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua, pembacaan hasil pembahasan RAPBN P oleh Badan Anggaran dan tanggapan dari Wakil Pemerintah.

Hujan interupsi terjadi setelah selesainya pembacaan tentang Anggota KPI. Hampir setengah jam perdebatan terus berlangsung. Sejumlah anggota dewan dari FDIP dan Gerindra mempermasalahkan kehadiran Menkeu. Sementara anggora Fraksi Demokrat tetap meminta supaya rapat dilanjutkan.

Anggota Komisi XI dari fraksi F PDIP, Dolfi Ofp, menilai dalam pembahasan APBN P di Komisi XI penandatanganan asumsi itu dilakukan oleh Menko. ''Karena itu usul dalam paripurna ini wakil pemerintah cukup dari Menko,'' tegasnya.

Setelah berdebat dan tidak menemui kata sepakat, anggota FDIP dan Hanura kemudian menyatakan walkout dari sidang. Pimpinan sidang pun kemudian menskor untuk melakukan lobi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika