REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Golkar tak ingin memaksakan usulannya mengenai dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota DPR yang diberikan setiap tahun ke daerah asal pemilihan anggota dewan. Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, tidak akan ngotot bila usulan dana alokasi pembangunan daerah pemilihan itu tidak disetujui.
''Golkar legowo,'' ucapnya singkat ketika dimintai komentarnya mengenai kencangnya penolakan atas usulan yang disampaikan Fraksi Partai Golkar di DPR itu, di Jakarta, Selasa (8/6).
Wakil Ketua DPR ini mengatakan, Golkar sebenarnya ingin menunjukkan kalau usulan dana alokasi pembangunan daerah pemilihan itu memiliki tujuan baik. ''Dana tersebut untuk program kerakyatan di Indonesia, tidak hanya tersentral di kota-kota besar saja,'' kilahnya.
Ketika usulan itu dibahas di sekretariat gabungan, Priyo mengakan, pembicaraan berlangsung dengan baik. Kenyataannya, mitra koalisi lain menolak tegas usulan Golkar. Golkar lalu menghormati sikap yang berbeda itu. Usulan Golkar atas pembangunan di daerah tidak berhenti di dana aspirasi.
Priyo berujar, Golkar juga akan mengusulkan dana senilai Rp 1 miliar bagi tiap desa di Indonesia. Dia berharap, dana tersebut tidak mengalami penolakan.