REPUBLIKA.CO.ID,SIODARJO--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta agar melakukan audit terhadap Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR, Imam Nahrowi, saat meninjau proses penanganan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jum’at (2/7).

Saat meninjau lokasi lumpur yang sudah empat tahun belum tuntas itu, Nahrowi yang juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ini geleng-geleng kepala. Dia melihat banyak fasilitas yang dibiaya negara justru dinilai mubadzir. Padahal, menurut dia, fasilitas- yang dibeli dan didatangkan khusus untuk menangani lumpur itu tidak termanfaatkan secara optimal.

Bahkan, terkesan dibiarkan mangkrak begitu saja. Di antara fasilitas yang dia lihat itu adalah mesin pompa di Kali Porong dan pompa yang ada di kawasan Jalan Raya Porong. Anggaran yang dihabiskan untuk membeli dan mendatangkan alat tersebut, menurut dia, nilainya sangat besar. ''Sangat sayang banyak anggaran yang dihabiskan justru tidak menyelesaikan persoalan,'' sesalnya.

Sementara, tegas dia, anggaran yang dipakai itu adalah uang rakyat. Makanya, dia meminta agar BPK melakukan audit terhadap pemanfaatan anggaran yang dipakai BPLS untuk menangani persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo itu.

Bahkan, dia juga berharap tidak hanya BPK yang melakukan audit terhaap BPLS. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk ikut turun tangan. ‘'Jika memang perlu, BPK dan KPK itu bisa turun langsung ke Porong melihat kondisinya,’’ kata pria yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika