REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama anggota Kabinet Indonesia Bersatu II melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (8/7), untuk membahas kinerja kabinet. Dari 369 subrencana aksi seluruh kementerian, terdapat 49 subrencana aksi yang mengecewakan.
Demikian disampaikan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto usai Sidang Kabinet Paripurna. Pembahasan hasil kerja kementerian ini diinstruksikan Presiden sesuai dengan Inpres No 1/2010 di mana hasil Rapat Kerja di Istana Kepresidenan Cipanas awal 2010.
Pemerintah memiliki 14 prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program, 155 rencana aksi dan 369 subrencana aksi yang dilaksanakan 46 instansi penanggung jawab kementerian maupun lembaga dilaporkan capaiannya. "Dari 369 subrencana aksi, maka per akhir Juni 2010, 58 sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, 49 mengecewakan," kata Kuntoro. Subrencana aksi yang menmengecewakan ini ada di beberapa kementerian, baik di Menko Polhukam, Menko Perekonomian, maupun Menko Kesra.
Dari 49 subrencana aksi yang mengecewakan, 20 di antaranya disebabkan oleh keterlambatan karena alasan operasional, 14 karena ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan target yang ditetapkan, dan 12 disebabkan oleh kendala bottleneck dan lain-lain.
Salah satu dari subrencana aksi yang tidak mencapai sasaran pada bulan keenam misalnya seharusnya sudah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, namun sampai sekarang belum terbentuk. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga belum tersusun.
"Tetapi disamping yang tidak mencapai sasaran, ada juga yang mencapai sasaran bahkan dipercepat dari apa yang ditetapkan contohnya penyerapan DMO (Domestic Market Distribution) batu bara di Kementerian ESDM," kata Kuntoro. Contoh lain yaitu beroperasinya tujuh hari sepekan dan 24 jam sehari pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.
Namun, koordinasi dari bagian proyek antara pembangunan PLTU di Pacitan dengan pelabuhan dermagannya yang digunakan untuk memindahkan batu bara dari kapal ke pelabuhan itu belum selesai, sehingga terjadi kemunduran yang mestinya sudah selesai mundur sampai Desember 2010.
"Contoh dari proyek-proyek yang dipantau ini kita lakukan dengan baik karena kementerian menyampaikan koordinat proyeknya, walaupun ada ada beberapa kementerian yang belum menyampaikan koordinatnya, sehingga pemantauan belum berjalan baik dan cukup sulit," kata Kuntoro menjelaskan.
Hasil evaluasi ini untuk dicermati dan diambil langkah langkah untuk segera memperbaiki. "Ini adalah siklus biasa dalam manajemen di mana beliau (Presiden) menyampaikan bahwa apa apa yang direncanakan harus dapat dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan," kata Kuntoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika