REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Pembangunan 20 rumah baru di sebuah permukiman Yahudi di Jerusalem Timur yang dicaplok Israel, disetujui Senin dalam tindakan yang mungkin akan menghambat pembicaraan damai Israel-Palestina.Komite perencanaan dan pembangunan kota itu telah mengizinkan pembangunan di lingkungan permukiman di Pisgat Ze`ev tersebut, kata Stephen Miller, seorang jurubicara walikota Nir Barkat.
Lingkungan itu merupakan salah satu permukiman terbesar Yahudi yang dibangun di Jerusalem Timur, yang sebagian besar warganya orang Arab. Jerusalem Timur direbut dalam perang Timur Tengah 1967 dan kemudian dicaplok.
Miller menyatakan komite itu pada pertemuan Senin mengabulkan lebih dari 100 permintaan izin pembangunan dari semua bagian wilayah Jerusalem, termasuk di lingkungan Arab tersebut. Jerusalem dan permukiman Yahudi termasuk di antara masalah yang paling sulit dalam upaya mencapai perjanjian damai Israel-Palestina.
Israel menganggap kota suci itu sebagai ibukotanya yang kekal dan tak dapat dibagi dan berjanji untuk meneruskan pembangunan di wilayah itu, sementara Palestina menganggap Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka yang dijanjikan.
Pembicaraan dekat yang sekarang berlangsung pada awalnya akan dimulai Maret, tapi Palestina mundur setelah Israel mempublikasikan rencana untuk membangun 1.600 unit rumah di distrik Ramat Shlomo di Jerusalem Timur.
Palestina akhirnya setuju untuk mengadakan pembicaraan tidak langsung itu setelah menerima jaminan AS rencana perluasan Ramat Shlomo akan dibekukan, tindakan yang Israel tolak.
Israel sekarang mendesak Palestina untuk setuju mengadakan pembicaraan langsung, tapi mereka sejauh ini telah menolak dan mengajukan syarat pembekuan Israel terhadap semua pembangunan permukimannya, termasuk di Jerusalem Timur."Kami akan meneruskan pembangunan Jerusalem di semua lingkungannya, tanpa pertimbangan situasi politik," kata anggota komite Elisha Peleg pada laman berita Ynet.
Bagaimanapun, Miller menyatakan tidak mugkin bahwa pembangunan 20 unit di Pisgat Ze`ev itu akan dimulai pada waktu segera."Masih harus pergi ke 15-20 bagian kotapraja untuk mendapatkan persetujuan, seperti sanitasi dan lingkungan, sebelum mereka dapat memberikan biaya dan memulai pembangunan," kata jurubicara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika