REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menolak usulan Rumah Asprasi bagi anggota DPR yang tengah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). BURT mengusulkan tiap anggota DPR memperoleh anggaran Rp 200 juta dalam program bernama Rumah Aspirasi. “Program Rumah Aspirasi dengan anggaran yang cukup besar rawan penyalahgunaan, sehingga PPP menlai belum perlu,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Romi), lewat pesan singkatnya, Selasa (3/8).
Romi merinci ada tiga kompleksitas yang bisa ditimbulkan Rumah Aspirasi. Kompleksitas itu yakni, biaya sewa rumah yang tidak sama di tiap daerah pemilihan (dapil) namun telah dianggarkan sama. Menurut Romi, sulit meletakkan Rumah Aspirasi tersebut secara adil untuk dapil dengan jumlah kota dan kabupaten yang banyak. Kompleksitas lainnya, keberadaan Rumah Asprasi akan menghapus peran kantor parta politik di kota dan kabupaten yang selama ini menggunakan dana swadaya.
Di saat jumlah masyarakat Indonesia yang hidup d bawah garis kemiskinan masih sangat banyak, Romi, mengusulkan, anggaran Rumah Aspirasi digunakan untuk menambah kuota beras untuk rakyat miskin (raskin). “Rumah Asprasi pasti akan melukai masyarakat kita,” tambah Romi.
Berkomentar terpisah, Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifudin menambahkan, usulan pengadaan Rumah Aspirasi bisa mematikan institusi dan jaringan partai politik yang ada. Kantor sekretariat partai politik di tiap kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi yang selama ini berfungsi sebagai temat komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya, kata Lukman, akan tereduksi oleh Rumah Aspirasi. “Implementasi Rumah Aspirasi itu juga ruwet karena anggota DPR tidak sedikit yang mewakili sampai belasan kabupaten, lantas Rumah Aspirasinya mau dibangun di mana,” kata Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika