Senin 16 Aug 2010 01:23 WIB

Jafar Hafsah Ketua Fraksi Demokrat DPR RI

Rep: rosyid nurul hakim/ Red: taufik rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Muhammad Jafar Hafsah terpilih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Dia menggantikan Anas Urbaningrum yang telah menjadi Ketua Umum partai tersebut.

"Disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina semalam (Sabtu, 14/08) dalam rapat terbatas," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, ketika dihubungi Republika, Ahad (15/08). Menurutnya dalam menentukan ketua fraksi ini tidak diperlukan sebuah musyawarah nasional. Prosesnya hanya melalui pembicaraan antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina partai.

Dia menegaskan dari nama yang muncul untuk menggantikan Anas Urbaningrum. Seperti, Taufiq Effendy, Hayono Isman, dan Sutan Bathoegana. Semuanya memiliki pengalaman dan kemampuan yang sama. Akan tetapi persetujuan tetap berada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. "Tidak ada pemilihan, tinggal melihat siapa yang tepat saja," kata Max.

Menurut Max, Ketua Dewan Pembina partai telah secara hati-hati mempertimbangkan keputusannya. Melihat dari fungsi Ketua Fraksi di DPR yang tidak hanya berkutat dengan fraksinya saja. Tapi sebagai perpanjangan tangan partai. "Yang mempu merepresentasikan kebijakan-kebijakan partai," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat yang baru, Muhammad Jafar Hafsah, akan memulai tugasnya pada masa sidang DPR yang berikutnya. "Bisa dimulai besok (Senin, 16/08)," kata Max. Tugas yang dibebankan partai pada ketua fraksi baru itu diantaranya mampu mensosialisasikan kedudukan Fraksi Partai Demokrat sebagai fraksi pendukung kebijakan pemerintah.

Jafar juga diminta mampu menjalin sinergi dengan delapan pimpinan fraksi yang lain di DPR. Hubungan yang baik antar fraksi dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam menjalankan roda politik. Selain itu, pengganti Anas Urbaningrum tersebut harus mampu menegakan disiplin kepada anggotanya. "Saat ini DPR menjadi sorotan terkait kedisiplinan," ujar Max.

Ketua baru itu diharapkan mampu memaksimalkan sistem kontrol sehingga ketidakhadiran pada rapat-rapat DPR bisa dikurangi. Terutama dalam proses penyampaian informasi sakit atau bentuk halangan yang lain.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement