REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai ide memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari dua periode sebagai ide yang tidak elok. Dia mengaku risau dengan ide yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tersebut.

"Kami akan menunggu penjelasan resmi Partai Demokrat soal rencana melanggengkan kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) ini," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/8).

Menurut Priyo, sebagai partai pemenang pemilu yang mendominasi DPR saat ini, Partai Demorkat secara teoritis bisa memobilisasi amandemen UUD 1945 untuk mengubah aturan pembatasan masa jabatan presiden. Namun Priyo yakin, upaya mengubah konstitusi akan memancing polemik panjang dan menguras energi bangsa.

Priyo mengakui ide yang dilontarkan Ruhut Sitompul, kader Demokrat, sebagai ide berani yang belum diketahui apa motivasi dan pertimbangannya.

Menurut Priyo, mungkin saja Partai Demokrat akan membawa ide ini ke dalam rapat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Namun, Priyo menegaskan, Setgab bukan forum untuk selalu menyamakan pandangan. "Ide ini tidak elok dalam situasi politik yang demokratis seperti sekarang ini," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika