REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Titik penyelesaian politik uang dan anarkisme di pemilukada ada pada kedewasaan kandidat calon kepala daerah. Para elit politik inilah yang mampu menggerakan pendukungnya.

''Kuncinya di elit politik. Perubahan harus dimulai dari partai politik juga,'' ujar Kordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampouw, ketika dihubungi Republika, Rabu (18/08). Dalam hal tindakan anarkis, sebenarnya dimulai dari ketidakpuasan kandidat terhadap hasil pemilihan.

Ketidakpuasan itu kemudian ditularkan pada pendukungnya. Massa pendukung inilah yang kemudian melakukan tindakan anarkis. ''Kalau elitnya bisa meredakan, tidak akan terjadi anarkis,'' kata Jeirry.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurutnya, juga harus memperbaiki kinerjanya. Sebab jika KPU sengaja menjalankan tahapan pemilukada tidak sesuai aturan, potensi terjadinya kerusuhan akan semakin besar. Kemudian dari sisi politik uang, aliran dana sebenarnya dimulai dari kandidat. Karena mereka lah yang berkompetisi dalam pemilukada.

Para kandidat ini juga yang membuat masyarakat tergantung dengan uang pada saat pemilukada berlangsung. ''Kalau mereka berkomitmen untuk tidak melakukan politik uang maka tidak akan terjadi,'' katanya.

Menurut Jeirry, solusi untuk mengurangi politik uang memang hanya pada kesadaran para kandidat. Sebab jika harus mengeluarkan sebuah peraturan yang nantinya memberikan sanksi pada pelaku politik uang. Permasalahan akan muncul pada proses pembuktiannya. ''Karena politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika