Ahad 29 Aug 2010 08:40 WIB

Pers Indonesia Bisa Dorong Demokrasi Malaysia

Rep: Arif S/Ant/ Red: Arif Supriyono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno, ikut mengritik sikap Pemerintah Malaysia. Ia menilai sikap itu memperlihatkan jati diri Malaysia yang sesungguhnya.

"Sikap Pemerintah Malaysia terhadap pers Indonesia itu telah membuka identitas sesungguhnya dari rezim anti-demokrasi yang berkuasa di sana," kata kata Guspiabri di Jakarta, Sabtu (28/8). Ia mengatakan komentar Pemerintah Malaysia, bahwa pers Indonesia telah memperkeruh suasana dan suka mencari sensasi dalam ketegangan baru kedua negara, sangatlah disayangkan.

Menurut dia, sebagai pilar demokrasi, pers Indonesia dapat menyuarakan apa pun yang dirasakan publik. Sikap Pemerintah Malaysia tersebut adalah cerminan khas tipologi rezim yang tak terbiasa dengan perbedaan pendapat dan melakukan kontrol ketat kepada informasi.

"Ini mungkin yang menyebabkan pemerintah Malaysia jengkel pada pers Indonesia," jelasnya. Dia menambahkan siaran TV dan radio di daerah perbatasan dapat dinikmati juga oleh publik Malaysia yang dapat ikut mendorong peningkatan tuntutan akan demokratisasi di negara itu.

Ia khawatir jangan-jangan sikap provokatif Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia adalah salah satu mekanisme survival rezim itu. "Malaysia yang plural memiliki masyarakat yang praktis tersekat-sekat dan tak seperti Indonesia, belum teruji mampu mempertahankan integritas nasionalnya dalam suasana politik demokratis," tuturnya.

Guspiabri menambahkan selama Malaysia dikuasai rezim antidemokrasi, ganggguan-gangguan kepada Indonesia akan terus terjadi. Menurut dia, dalam koteks itu, pers nasional dapat didorong berperan, antara lain, dengan terus memberitakan aneka penyimpangan standar demokrasi oleh Pemerintah Malaysia terhadap rakyatnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement