REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pengelolaan zakat di Indonesia memerlukan lembaga negara yang independen. Lembaga tersebut mempunyai wewenang meregulasi, mengawasi, dan menjamin kinerja operator dalam menghimpun zakat.

Menurut Deputy CEO Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Sri Adi Bramasetya, lembaga itu bisa merupakan bentukan pemerintah ataupun masyarakat. ”Fungsinya seperti Bank Indonesia yang meregulasi perbankan nasional,”jelas dia di sela-sela acara belanja bareng anak yatim (BBY) piatu yang digelar PKPU di Jakarta, Ahad (5/9)

Oleh karena itu, jelas dia, pembahasan tersebut sudah masuk draft pembahasan RUU Pengelolaan Zakat revisi atas UU No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat. Nama yang diusulkan untuk lembaga independen tersebut yaitu Badan Zakat Indonesia (BZI). Badan Amil Zakat diposisikan sebagai lembaga pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) badan swasta.

Namun, lanjut dia, diperlukan kompetensi standar mencakup sumber daya manusia, sistem, dan organisasi. Selain itu, sinergi nasional, regional dan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Agar upaya pengelolaan zakat optimal. Apalagi, dari Rp 20 triliun potensi zakat mal pertahun di Indonesia yang berhasil dihimpun baru 6 persen sekitar 1.3 triliun.” Masih ada 94 persen dana zakat yang belum tersentuh amil,”ungkap dia.