REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Delegasi Komisi I DPR RI mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI pada Kamis (23/9) besok. Kedatangan delegasi Komisi I DPR RI meminta hasil laporan kekayaan calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Komisi I datang di KPK untuk pengecekan administrasi dan melihat laporan harta kekayaan calon Panglima TNI," kata Wakil Komisi I DPR Tubagus Hassanudin, Rabu (22/9).

Ia mengatakan informasi laporan kekayaan penting sebagai bahan saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Presiden telah mengirimkan satu nama calon Panglima TNI ke DPR, yakni Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan fit and proper test tersebut, Tubagus mengutarakan hari ini Komisi I DPR melakukan pengecekan administrasi yang terbagi dua tim. Satu tim meluncur ke KPK, tim lainnya ke Komnas HAM. "Untuk mengecek 'track record' apakah ada pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya.

Tubagus Hayono hadir bersamanya rekan di Komisi I, Hayono Isman (F-PD), Adjeng Ratna Suminar(F-PD), Neil Iskandar Daulay (F-PG), Evita Nursanty (F-PDIP), dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (F-Hanura). Menurut Tubagus, Komisi I akan mengkaji informasi hasil penelusuran KPK.

"Kalau ada penyimpangan hukum (hasil penelusuran) dari lembaga KPK akan kita tolak," tegas politisi PDIP ini. Menurut Tubagus, rencananya fit and proper test akan berlangsung pada Kamis 23 September 2010. "Jika tidak cukup akan diperpanjang," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika