REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) kian-kian menjadi-jadi belakangan. Meski secara fisik tidak begitu terlihat nyata, namun faktanya rohnya masih bergentayangan dan bahkan menggelayuti Pemerintah Indonesia.
Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq, saat ini RMS yang ada di Belanda seolah-olah dilindungi oleh pemerintah Belanda. Sehingga RMS bisa bergentayangan dan memperkuat diri. "RMS ibarat ruh, badannya sekarat tapi ruhnya bergentayangan karena diberikan keleluasaan. Pemerintah Belanda memberikan peluang kepada RMS," ujarnya di di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/10).
Selain itu, Pemerintah Belanda masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahan seperti waktu lalu. Hal itu terkesan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda Martin Verhagen kepada Duta Besar Indonesia untuk Belanda Fanny Habibie. "Menlu Belanda memanggil Fanny Habibie dan mengatakan bahwa orang Indonesia jangan banyak bicara soal RMS. Sikap itu menunjukan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara jajahan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu.
Karena itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia harus memberikan penekanan terhadap Pemerintah Belanda agar tidak lagi memberikan peluang atau kesempatan kepada RMS. "Penting bagi Indonesia untuk menekan Belanda agar memberantas RMS. Batalnya kunjungan SBY adalah peringatan kepada Belanda untuk tidak main-main dengan RMS," kata Mahfudz.
Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan, pintu dialog selalu terbuka untuk kelompok RMS yang bermukim di negara Belanda. Pemerintah siap menerima mereka kembali menjadi Warga Negara Indonesia. "Saya kira pemerintah tidak pernah menutup pintu untuk dialog," kata Patrialis.
Menurut Patrialis, aksi gugatan RMS tersebut dilakukan lantaran kelompok tersebut tidak mengetahui kemajuan pesat Indonesia saat ini. Mereka masih hidup di pengasingan dan tidak mau kembali menjadi WNI. "Ya sebetulnya mereka tidak tahu saja, banyak perkembangan yang bagus di negara kita ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika