REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Jafar mengatakan, pemilihan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (14/10) akan berjalan mulus, bahkan ada kemungkinan pengambilan keputusan dicapai melalui aklamasi. Menurut Marwan kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, seluruh fraksi termasuk fraksi-fraksi yang tidak tergabung dalam sekretariat gabungan akan memilih Kepala Badan Pemiliharaan Keamanan Mabes Polri tersebut untuk memimpin Polri.
"Pemilihan Kapolri akan aklamasi dan tidak akan ada hambatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR termasuk fraksi yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini. Khususnya fraksi yang tergabung dalam sekretariat gabungan telah sepakat memilih Timur menjadi kapolri mendatang," ujar Marwan.
Khusus untuk FPKB, Marwan mengatakan, pihaknya berharap ada komitmen yang bisa disepakati antara DPR dan calon Kapolri untuk melakukan pembenahan-pembenahan di institusi Polri karena saat ini citra Polri di mata masyarakat terpuruk.
FKB akan mengusulkan agar Kapolri mendatang juga membuat program 100 hari kepemimpinan. "Pekerjaan rumah Kapolri ada berbagai hal yang harus jadi perhatian untuk dibenahi. Kepercayaan publik terhadap eksistensi kepolisian saat ini sangat rendah. Saya harapkan berbagai masalah kepercayaan ini dan juga permasalahan-permasalahan di internal polri serta permasalahan kurangnya koordinasi dan harmonisasi dengan lembaga lain bisa menjadi prioritas kapolri baru nanti," katanya.
Marwan menambahkan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut, pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus didahulukan untuk dibenahi. "Saya harap sistem setoran yang ada di lembaga kepolisian selama ini bisa dihilangkan. Saat ini kepercayaan masyarakat hilang, karena misalnya polisi di jalan yang sering melakukan pungli. Itu saja dulu dihapuskan, baru nanti berangsur kepercayaan itu pulih. Selama masih ada pungli di jalan, jangan harap ada kepercayaan masyarakat," katanya.
Menurut dia, Timur juga harus mampu menyatukan lembaga kepolisian menjadi satu institusi yang solid. Berbagai masalah besar seperti mulai pembalakan liar, pencurian ikan, hingga masalah rekening gendut harus bisa diselesaikan dan jangan hanya jadi retorika
Premanisme harus diberantas dan jangan ada lagi ada kesan melindungi para preman dan cukong-cukong.
"Kita mau ada kemajuan dan janji harus dilaksanakan sehingga masyarakat bisa melihat mana kemajuan yang bisa tercapai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika