REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai wacana reshuffle kabinet bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini.

"Reshuffle kabinet bukanlah solusi karena hanya akan menjelaskan bahwa menteri yang diganti menjadi kambing hitam masalah tersebut tanpa menjelaskan apa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta di Padang, Jumat usai pembukaan musyawarah wilayah (muswil ) ke-2 PKS Sumbar.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi ketimbang sebatas melakukan reshuffle. Ia mengatakan, saat ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan PKS terdapat penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah setelah satu tahun sejak pemilu 2009 lalu.

"Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah tersebut menyangkut tiga aspek yaitu hukum, ekonomi dan kesejahteraaan," kata dia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Untuk itu, kata dia, di bidang hukum pemerintah harus melakukan pembenahan internal di lembaga berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Adanya persoalan koordinasi di lembaga penegak hukum tersebut mengakibatkan penegakan supremasi hukum di Indonesia menjadi sangat lambat," lanjut dia.

"Sementara di bidang ekonomi salah satu yang harus dilakukan adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan melakukan pengentasan kemiskinan," lanjut dia. Seharusnya, kata dia pemerintah harus fokus menyiapkan agenda-agenda besar dan strategis pada ketiga sektor ini untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika