REPUBLIKA.CO.ID,PBB--Dewan Keamanan PBB Jumat memperbarui sanksi persenjataan, keuangan dan perjalanan terhadap Pantai Gading selama enam bulan, dan juga larangan terhadap perdagangan intan kasar dari negara Afrika barat itu.Tapi dewan juga berjanji dalam resolusi yang disahkan dengan suara bulat itu untuk meninjau kembali sanksi tersebut dalam tiga bulan secepat negara penghasil coklat utama dunia itu mengadakan pemilihan presiden yang "terbuka, bebas, jujur dan transparan".

Pemberontakan gagal 2002 terhadap Presiden Laurent Gbagbo telah membagi negara itu menjadi wilayah utara yang dikuasai pemberontak dan selatan yang dikuasai pemerintah, memicu krisis yang membuat modal lari dari bekas ekonomi utama kawasan itu. Pemilihan pada 31 Oktober dimaksudkan untuk menyelesaikan krisis dan mempersatukan negara itu. Pemilihan itu terlambat lima tahun, tapi tampak bertambah kemungkinannya untuk terjadi pada akhirnya. Sekarang masalah perselisihan mengenai daftar pemilih dan pelucutan senjata pemberontak telah dipecahkan.

Jajak pendapat yang diperoleh oleh Reuters, Kamis, menunjukkan Gbagbo merupakan calon paling populer, dengan 46 persen suara ingin memilihnya pada putaran pertama pemilihan. Embargo senjata PBB diterapkan pada 2004 karena pelanggaran gencatan senjata 2003 antara pemerintah dan pemberontak. Laporan PBB pekan ini mengatakan kedua belah pihak terus mempersenjatai diri lagi, meskipun mengharapkan bahwa pemilihan tersebut akan mempersatukan negara itu

Ikuti Whatsapp Channel Republika