REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI--Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima teror berupa coret-coret tulisan di jalan depan kantor pemkab, Kamis (21/10), intinya menolak kebijakan Bupati Seno Samudro, terkait mutasi ratusan pegawai negeri sipil.
Teror berupa coret-coret dengan cat di jalanan di depan Kantor Pemkab Boyolali tersebut bertuliskan "Tolak Mutasi PNS : Koboy Demokratik", tetapi hingga sekarang belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut.
Selain itu juga di jalanan samping kiri Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali, dengan tulisan yang sama. Coret-coret dengan cat semprot berwarna kuning itu diketahui oleh petugas Satpol PP Boyolali sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut petugas Satpol PP Boyolali Fredi Sasmoyo, coret-coret tolak mutasi PNS tersebut diketahui oleh pegawai di lingkungan pemkab, sekitar pukul 07.00 WIB.
Menurut Fredi, PNS yang hendak masuk kerja di kantor Pemkab Boyolali sempat dikejutkan dengan tulisan yang terpampang di bawah pohon beringin depan kantor Pemkab. Coret-coret yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, kata Fredi, diduga dilakukan pada malam hari sehingga tidak ada yang mengetahuinya.
"Kami hingg kini masih mencari siapa pelaku yang sengaja berbuat tak bertanggung jawab itu. Kami bertanggung jawab terkait ketertiban di kota ini," katanya.
Menurut dia, tulisan yang mengganggu pemandangan di kawasan pemkab tersebut sudah dilaporkan pimpinanya dan kemudian tulisan itu langsung dibersihkan. Sementara kebijakan mutasi ratusan PNS yang dilakukan oleh Bupati Boyolali Seno Samodro, memang ada yang menentang salah satunya ancaman hak interpelasi dari kalangan legeslatif setempat.
Fraksi PAN DPRD Boyolali terus mencari dukungan terhadap hak interpelasi yang akan dilakukan. Terutama Fraksi Partai Golkar dan Hanura, yang sudah menyatakan dukungannya. Dari ketiga anggota fraksi tersebut Hanura yang harus menunggu surat dari DPC untuk menandatangani interpelasi tersebut.
Ketua FPAN DPRD Boyolali, Thonthowi Jauhari mengatakan, aksi coret itu merupakan simbol-simbol kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan bupati terkait mutasi. Menurut Thanthowi, hal itu bahwa masayarakat sedang terjadi frustasi sosial ringan karena pemimpin baru seharusnya memberikan harapan terhadap warganya. "Seorang pemimpin secara cerdas harus dapat menyikapi gejala-gelaja sosial ini," katanya.
Sementara Bupati Seno Samodro menjelaskan, pihaknya belum mendapat laporan soal coret-coret tersebut. Tetapi, hal itu, hak mereka dan itu wajar melakukan protes. Namun, kata Bupati, dengan adanya mutasi lebih banyak pejabat maupun PNS yang lebih senang karena jabatan promosi. "Kalau ingin protes sebaiknya membuat spanduk sebanyak-banyaknya dan baik. Jangan melakukan coret-coret di tempat umum akan mengganggu kebersihan kota," kata Bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika