REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Pemilihan Yunani sebagai negara yang akan dikunjungi oleh Badan Kehormatan (BK) DPR dinilai salah sasaran. Jika alasan kunjungan kerja adalah belajar etika, negara seperti Jepang dinilai lebih layak untuk dikunjungi. “Kalau mau belajar etika yang luhur ya ke Jepang, di sana anggota dewan yang gagal ambil langkah bunuh diri,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salaang, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (23/10).
Menurut Sebastian, Yunani tidak bisa dijadikan patokan (benchmark) etika. Alasannya, saat ini Yunani sedang berada dalam keterpurukan. Di benua Eropa, kata Sebastian, Yunani adalah negara terkorup. Bahkan menurut Sebastian, BK DPR tidak perlu melakukan kunjungan ke luar negeri tapi cukup belajar etika dari rakyat sendiri. “Di negara kita ada masyarakatnya yang rela bunuh diri ketimbang mencuri untuk makan. Itu etika tertinggi,” tegas Sebastian.
Menurut Sebastian, BK DPR tidak layak melakukan kunjungan ke luar negeri saat ini. Alasannya, selama setahun belakangan ini BK DPR disibukkan oleh konflik internal sehingga menelantarkan laporan aduan masyarakat. Waktu kerja yang banyak habis untuk konflik internal tersebut, kata Sebastian, seharusnya dibayar BK DPR dengan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang menumpuk bukan plesiran ke luar negeri.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, membandingkan anggaran Rp 1,5 miliar yang akan dihabiskan delapan anggota BK DPR yang pergi ke Yunani setara dengan jaminan kesehatan masyarakat untuk 25 ribu jiwa.
Menurut Yuna, kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan BK DPR dan alat kelengkapan dewan lain hanyalah praktik bagi-bagi jatah menghabiskan anggaran negara. “Ini karena mau akhir tahun jadi anggaran segera dihabiskan. Setelah reses nanti pasti akan lebih banyak kunjungan ke luar negeri yang dilakukan dewan,” tambah Yuna.
Rencana kepergian BK DPR ke Yunani menambah panjang daftar kontroversi plesiran wakil rakyat ke luar negeri. Sebelumnya, kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kepramukaan ke Afrika Selatan, Panja Hortikultura ke Belanda, hingga Panja RUU Keimigrasian ke Inggris menuai protes keras dari publik.
Wakil Ketua BK DPR, Nudirman Munir, sebelumnya menjelaskan, kunjungan kerja terkait hal-hal etika wakil rakyat Yunani. Selain etika, kata Nudirman, BK DPR akan belajar disiplin anggota dewan Yunani.
Menurut Nudirman, kunjungan kerja langsung ke Yunani diperlukan karena studi litaratur termasuk bahan dari internet tidak mencukupi. Alasannya, BK DPR perlu melihat langsung bagaimana anggota parlemen Yunani bekerja, di saat rapat atau sekedar lobi antaranggota dewan. “Bagaimana kita melihat dunia mengatur anggota dewan merokok, soal pakaian bagaimana aturannya, atau cara berbicara anggota dewan saat mereka berbeda pendapat,” terang Nudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika