REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pemerintah daerah agar tidak tergantung kepada pemerintah pusat dalam memberikan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Presiden menegaskan anggaran pemerintah pusat terbatas, sehingga belum bisa mengakomodasi seluruh masyarakat dari setiap daerah.

Presiden menyampaikan hal itu dalam peluncuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Hutan Kota Banda Aceh, Senin (29/11). JKA itu memungkinkan seluruh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk TNI dan Polri beserta keluarganya mendapatkan pelayanan gratis dalam bidang kesehatan. Presiden mengapresiasi langkah Pemprov NAD.

"Saya gembira, memberikan penghargaan, pemerintah daerah punya kebijakan sendiri akhirnya banyak rakyat yang dibantu," katanya. Presiden mengingatkan, pembangunan itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti terpenuhinya pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan, pemerintah pusat telah memngeluarkan dana sebesar Rp 5,1 triliun kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bidang kesehatan. Jumlah tersebut akan ditambah secara bertahap. Presiden mengungkapkan melaksanakan pembangunan tidak mudah dilakukan. "Tidak ada resep ajaib, tidak seperti membalikan tangan," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur NAD Irwandi Yusuf mengatakan, Aceh semakin kondusif dalam berbagai bidang setelah bertahun-tahun mencapai perdamaian dan lima tahun rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami. Jaminan kesehatan, kata Irwandi, merupakan hak semua masyarakat. "Konsep perbaikan pemerintah Aceh membuat masyarakat mandiri, hidup sehat pelayanan kesehatan terjangku, merata, dan murah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika