REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay menyatakan, Negara wajib memperhatikan secara serius nasib dan kesejahteraan para prajurit TNI, terutama di wilayah perbatasan.

"Penanganan tentang masalah ini tidak bisa dibebankan dan diselesaikan sendiri kepada pihak Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI)," tandasnya di Jakarta, Jumat (3/12).

Ia mengatakan itu, terkait tuntasnya rapat dengar pendapat (RDP) Kelompok Kerja (Pokja) Komisi I DPR RI tentang penertiban aset rumah dinas TNI dengan beberapa kementerian terkait, Kamis (02/12) lalu.

"Merupakan konsekuensi logis dari semangat reformasi, bahwa TNI kembali ke barak, maka Negara wajib menjamin kesejahteraan prajurit TNI, terutama di kawasan perbatasan yang nasibnya benar-benar memprihatinkan," ungkapnya.

Dalam kaitan ini, Paskalis Kossay mengusulkan semua pihak atau para pemangku kepentingan di Republik Indonesia bertanggungjawab penuh mengembangkan kemampuan TNI termasuk peningkatan kesejahteraan para prajuritnya.

"Untuk itu, kita harus bertindak secara holistik integral melibatkan peran dari kementerian dan lembaga terkait. Sekali lagi, jangan melimpahkan masalah TNI diselesikan sendiri oleh mereka, sesuai amanat konstitusi," tegasnya lagi.

Termasuk dalam hal ini, demikian Paskalis Kossay, memperhatikan dengan sangat seksama nasib para prajurit yang ditugaskan membela kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan maupun pulau-pulau terluar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika