REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasikan Badan Urusan Logistik (Bulog) memegang tata niaga dan menjadi penjaga stabilisasi harga gula, termasuk menunjuk Perum tersebut sebagai importir tunggal komoditas tersebut.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Gula Komisi VI DPR, Aria Bima, mengatakan, tata niaga gula yang ada sekarang tidak memberikan dukungan terhadap kestabilan harga. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi saat ini, ketika harga gula di tingkat konsumen mencapai Rp 12 ribu per kg. " Karena itu diperlukan lembaga yang diberi tugas sebagai buffer stockist gula nasional dengan memberikan dukungan kepada Bulog," katanya dalam Rapat Kerja Swasembada Gula, Rabu (8/12).

Pemberian izin eksklusif kepada Bulog sebagai importir tunggal gula, kata dia, tepat dilakukan mengingat Perum memiliki tanggung jawab pelayanan publik, selain mencari profit. Hal tersebut berbeda dari BUMN gula seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang orientasinya murni mencari laba. Dengan dialihkannya kewenangan impor gula ke Bulog, dia berharap PTPN dapat berfokus memaksimalkan kinerja usaha utamanya yakni industri gula.

Sementara itu, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar menyambut baik rekomendasi DPR. Menurut dia yang pernah menjabat sebagai Kepala Bulog, hal tersebut akan memudahkan pengawasan dalam distribusi gula.

Bila ada kebijakan yang tegas, Bulog berani melakukan investasi terkait hal ini. Dia yakin, bank pemerintah mau memberikan pembiayaan jika ada kebijakan tegas soal penunjukan Bulog. "BRI dan Bukopin bisa membantu, ini akan mudah penyelesaiannya," katanya.

Dia mengakui, kinerja BUMN produsen gula belum maksimal. Dia mencontohkan, rata-rata tingkat rendemen BUMN gula baru di kisaran 6,85 persen sementara swasta 9,78 persen. Di sisi lain, BUMN gula hanya mampu menyumbang 54 persen produksi gula nasional, padahal kapasitas produksinya mencapai 147 ribu ton cane per day atau 71 persen kapasitas nasional. "Mereka (PTPN) harus fokus ke tugas produksi, kembali pada core bisnis memproduksi gula sehingga lebih fokus," ujarnya.

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengingatkan, penetapan Bulog sebagai penjaga persediaan cadangan gula nasional akan berdampak langsung kepada APBN. "Seperti beras, kita harus mendalami dulu," katanya.

Aria menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan dari segi anggaran. Terlebih, Menteri BUMN telah menyatakan kesiapan dari bank pemerintah untuk program ini. "Sinergi bank BUMN mampu mendukung," ucapnya.

Berkaca dari pengalaman, kata Aria, Bulog perlu mempersiapkan diri agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. Bulog, menurut dia, harus memperketat fungsi pengawasan, termasuk transparansi soal neraca dan stok. "Harus ada skema khusus untuk buffer stockist policy ini. Jangan sampai Bulog hanya menjadi calo, tapi harus sebagai stabilisator harga gula dan melindungi masyarakat dari para pemburu rente," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika