REPUBLIKA.CO.ID, SOLO--Pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta telah menimbulkan polemik panjang di masyarakat. Masalah tersebut semakin memanas dengan adanya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menilai ada pemerintahan monarki dalam demokrasi di Indonesia.
Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), J.E. Sahetapy, menilai ada kesan SBY takut kehilangan kedudukannya dalam menanggapi masalah RUUK tersebut. “Saya melihat ada kesan SBY takut dilengserkan. Dia itu terpilih dengan suara lebih dari 60 persen, jadi buat apa takut, “ ujarnya, Senin (13/12).
Menurutnya, kesan tersebut terlihat dari pernyataan SBY yang reaktif dan ragu-ragu. “Banyak staf ahli di ring satu, seputar SBY, tapi /kok/ bisa bilang seperti itu. Saya tidak tahu ada apa di balik itu sebenarnya, “ ujar Sahetapy.
Lebih lanjut, Sahetapy mengatakan saat ini pemerintahan SBY telah mendapat sorotan dari masyarakat. Karena itu, dia menganjurkan agar SBY segera berbenah. “SBY harus tahu diri. Pemerintahannya sudah disoroti habis-habisan, “ tegasnya.
