Senin 10 Jan 2011 23:37 WIB

Mega: Sistem Ekonomi Jauh dari Konstitusi

Rep: M Ikhsan Shiddieqy/ Red: Djibril Muhammad
Megawati
Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan kekhawatiran bahwa sistem ekonomi yang dibangun semakin jauh dari sistem ekonomi yang menjadi amanat konstitusi. Mega mengingatkan, saat ini terjadi pengurangan sistematis subsidi untuk rakyat. Lalu, pemborosan belanja aparatur terus berlangsung.

"Karena itulah, wajar kalau kita bertanya, inikah arah pengelolaan ekonomi yang menuntun ke arah keberdikarian dalam bidang ekonomi? Ataukah sebaliknya, justru menjadi jalan cepat menuju ketergantungan ekonomi yang bersifat permanen pada kekuatan asing," kata Mega ketika menyampaikan pidato politik dalam rangka HUT PDIP ke-38 di kantor PDIP, Senin (10/1).

Mega menambahkan, pemerintah terus mendewakan impor barang sebagai penyelamat. Pemerintah malah menonjolkan keberhasilan Bursa Efek Indonesia sebagai bursa terbaik di Asia Pasifik, sementara kerawanan pelarian modal asing yang spekulatif terus saja mengancam. "Apabila kebijakan ini tidak berubah, maka stabilisasi mata uang rupiah akan terus menjadi pekerjaan berat kita," katanya.

Mega meminta pemerintah menghentikan pengungkapan keberhasilan statisikal. Menurut dia, keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi. Kepentingan nasional suatu negara menjadi hukum tertinggi di dalam membangun kedaulatan ekonomi setiap bangsa. Paling tidak, kata Mega, kebutuhan pokok harus dipenuhi oleh pasar dalam negeri.

"Saya tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional," kata Mega. Indonesia memiliki modal untuk berdikari secara ekonomi. Menurut Mega, dari sudut pandang Pancasila, tujuan pembangunan ekonomi sangat sederhana dan jelas, yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan azas kemanusiaan dan kekeluargan.

"Inilah masalah kita dalam lima tahun terakhir, kita mengkhayalkan keberdikarian ekonomi, sambil mengurangi kewenangan dan tanggung jawab negara, serta membiarkan produktif rakyat mati dalam persaingan yang tidak sehat," katanya. Keberdikarian ekonomi mengharuskan rakyat mendapat peran lebih besar sebagai kekuatan produktif bangsa dan mewajibkan negara bertanggung jawab dalam ranah ekonomi.

Menurut Mega, pemerintah seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga kebutuhan dasar. "Mereka (pemerintah) lupa adanya fakta sederhana bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan secara staistikal tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Mega menyebut adanya rakyat yang bunuh diri akibat beban hidup yang berat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement