REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Militer Indonesia meminta kepastian penggantian dana operasional alat utama sistem senjata yang digunakan dalam misi perdamaian PBB dalam forum konsultasi yang digelar Departemen Operasi Perdamaian PBB (UN DPKO).

Selain forum itu, TNI juga akan meminta kepastian kepdaDepartemen Dukungan Operasional (Departement Field Support/DFS) Departemen Misi Perdamaian PBB di New York, kata Delegasi TNI yang diketuai Penasihat Militer PTRI Laksamana Pertama TNI Antonius Sugiarto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurtu dia, ada beberapa hal pokok TNI yang akan disampaikan pada forum konsultasi tiga tahunan itu. "Beberapa kepentingan TNI yang akan diperjuangkan antara lain upaya peningkatan nilai `reimbursement`, negosiasi dukungan, peralatan dan `self sustainment` untuk Pasukan Perdamaian Indonesia (Kontingen Garuda)," katanya.

Tak hanya itu, TNI juga akan memperjuangkan masalah "troops cost", serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi pada saat Pre Deployment Visit (PDV) dan saat pengiriman KRI ke Lebanon.

"Akan dibahas pula beberapa isu strategis lainnya terkait pengiriman Kontingen Garuda," tuturnya.

Forum konsultasi bertajuk Contingent Own Equipment Working Group (COE WG)itu merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara PBB dengan negara-negara penyumbang Pasukan Perdamaian (Troop Contributing Country/TCC maupun Police Contributing Country/PCC).

Dalam kegiatan itu dibahas isu-isu strategis terkait dukungan peralatan dan "reimbursement" dalam misi-misi Perdamaian PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika