REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Langkah sejumlah anggota DPR yang mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan dinilai sebagai sebuah terobosan. Lantaran, elemen penegak hukum di Indonesia dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir menjelaskan, penuntasan sejumlah kasus hukum di Indonesia tidak berjalan baik. Dia mencontohkan, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) malahan terkesan terlibat dalam kasus tersebut mafia pajak demi kepentingan politis tertentu. "Satgas yang jadi harapan justru malah ikut dalam kepentingan politik," ujarnya di DPR, Selasa (25/1).

Nudirman menuturkan, adanya mafia pajak negara menjadi terkena imbasnya dengan potensi pajak (potential loss) yang hilang mencapai triliunan rupiah. "Pemasukan untuk negara semakin lama kian menyedihkan dari banyaknya oknum pajak dan sistem pajak yang merugikan," bebernya.

Oleh karena itu, sambung Nudirman, adanya reformasi perpajakan secara menyeluruh dibutuhkan untuk membenahi insititusi pajak. "Pembenahannya baik sistem, institusi, maupun personil. Ini tujuan pansus itu," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Demokrat, Achsanul Kosasih menyatakan, Pansus Hak Angket belum terlalu mendesak untuk diadakan. Pasalnya data-data terkait kasus pajak belum lah valid. "Jangan sampai kita mentah di tengah jalan. Data itu harus kuat dulu," tegasnya. Menurut dia, jika Hak Angket mau digelontorkan 151 perusahaan yang diduga terlibat skandal Gayus harus diaudit semua.

Menurutnya, pihaknya akan lebih sepakat pembentukan Pansus Pengawasan Pajak, seperti di Komisi XI atau gabungan Panja Pajak yang telah terbentuk di dua komisi, yaitu Komisi III (Panja Mafia Pajak) dan XI (Panja Pajak).

Ikuti Whatsapp Channel Republika