REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG - Para anggota parlemen Belanda, Jumat (28/1) mendukung satu keputusan kabinet untuk mengirim pelatih polisi ke Afghanistan, enam bulan setelah pasukan Belanda ditarik dari negara yang dilanda konflik itu.
Dalam satu perdebatan "panas" yang berlanjut sampai subuh, mayoritas anggota-anggota parlemen dalam jumlah tipis memutuskan menyetujui usul pemerintah untuk mengirim 545 personel polisi pria dan wanita ke Afghanistan sampai tahun 2014.
Satu koalisi yang dipimpin kelompok kanan dari partai VVD yang llberal dan Demokrat Kristen, yang memiliki 52 kursi dari 150 kursi parlemen, harus membuat beberapa konsesi untuk menang menghadapi partai-partai oposisi.
Khususnya, hal itu disebabkan sikap partai hijau liberal, Groenlinks yang memiliki 10 kursi, meminta jaminan tertulis dari Kabul bahwa polisi itu yang dilatih Belanda itu nantinya tidak akan digunakan dalam operasi militer.
"Kita perlu diyakinkan bahwa jika kita melatih penduduk sebagai anggota-anggta polisi, mereka akhirnya akan dikerahkan sebagai para anggota polisi," kata Perdana Menteri Mark Rutte kepada para anggota parlemen dalam sidang yang disiarkan langsung di televisi nasional.
Kita menginginkan adanya surat dari pemerintah (di Kabul). Jika orang-orang itu tidak melaksanakan perjanjian tersebut, maka harus dikenai sanksi-sanksi," katanya. Ia menambahkan bila terbukti gagal misi itu harus diakhiri."
Keputusan kabinet untuk mengirim para pelath ke Afghanistan terutama ke Kunduz, dibuat hampir setahun setelah pemerintah Belanda yang berhaluan kiri tengah ambruk dalam percekcokan menyangkut penggelaran militer ke negara yang porak poranda akibat perang itu.
Sekitar 1.950 tentara Belanda digelar di Afganistan sebagai bagian dari Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF), terutama di provinsi Uruzgan, Afghanistan tengah Agustus lalu, selama empat tahun sampai Agustus tahun lalu dalam satu misi yang menewaskan 24 tentara.
Pemerintah Rutte memiliki satu kesepakatan dengan Partai untuk Kebebasan (OVV) yang anti Islam bagi dukungan dari 24 anggota parlemennya untuk menyetujui rancangan undang-undang melalui parlemen dengan imbalan bagi satu bentuk kebijakan. Tetapi PVV menentang misi pelatihan Afghanistan itu, yang mengharuskan perdana menteri itu memperoleh dukungan dari sejumlah partai oposisi lebih kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika