REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Yan Herizal menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan gaji presiden dan pejabat negara lainnya sebagai bentuk inkonsistensi dan perencanaan anggaran yang tidak pro rakyat.

Yan mengatakan, di satu sisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan penghematan anggaran negara. Namun, di sisi lain pemerintah melalui Menteri Keuangan malah merencanakan kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat negara.

"Katanya disuruh berhemat, kok malah mau menaikkan gaji pejabatnya. Kalaupun ada penyesuaian gaji, harusnya diprioritaskan untuk pegawai level bawah dulu," ujar anggota Komisi XI bidang keuangan RI itu.

Menurut dia, masih banyak pegawai yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR).