REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar, menyatakan pihaknya beranggapan pengguliran hak angket mafia pajak cenderung beraroma politik transaksional. Oleh karena itu, pihaknya menolak pembentukan pansus hak angket terkait masalah pajak tersebut.
"Padangan PKB cukup dengan pansus biasa yang merupakan gabungan dari pansus komisi III dan IX DPR. Karena, kami anggap ada politisasi cenderung politik transaksional. Kita tetap mendorong jalan tengahnya," beber Marwan kepada Republika, Kamis (17/2).
Sementara Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyatakan partainya menyesalkan usaha untuk meredam bergulirnya hak angket terkait masalah pajak. Lantaran, sambung dia, niat baik untuk membenahi negara malah dirusak oleh langkah politik yang tidak etis. "Upaya meredam hak angket itu justru menghilangkan masalah substantif," paparnya.
Dia melihat ketidakpercayaan publik saat ini makin akut. Hal tersebut semakin akut karena sebagian politisi menggangap niat baik untuk mengurai masalah pajak ini dinodai dengan kecurigaan. "Pengorbanan dan pengabdian kami kok malah malah dicurigai," tegasnya.
Wasekejen PKS, Agus Purnomo, menyampaikan pihaknya tetap mendorong usulan hak angket pajak untuk diagendakan pada rapat paripurna mendatang melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (17/2) sore. "Kami tetap mendukung usulan angket," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika