REPUBLIKA.CO.ID,MANAMA—Sejumlah guru di Bahrain melakukan mogok mengajar guna turut serta dalam aksi demonstrasi anti pemerintah di Peral Square, Manama, Senin (21/2). Tercatat sebanyak 1500 guru dari berbagai kota turut serta dalam barisan massa oposisi anti-Perdana Menteri Sheikh Khalifa bin Salman al-Khalifa.
Kontan sejumlah sekolah tutup sebagai dampak dari aksi yang dilakukan sang guru. “Tidak akan mengajar sampai pemerintah jatuh,” begitu yel-yel yang diteriakkan para guru. Aksi para guru melengkapi barisan 10 ribu oposisi yang berdemonstrasi di Pearl Square.
Tuntutan yang dilayangkan masih sama yakni menggulingkan perdana menteri beserta kerajaan yang telah berkuasa selama 39 tahun. “Di mata masyarakat, pemerintahan yang ada sudah jatuh,” ungkap salah satu peserta aksi, Amir Ahmed.
Sementara itu, pemimpin oposisi Shiah Bahrain yang diasingkan ke Inggris, HassanMushaimaa bertekad kembali ke tanah kelahirannya guna memimpin gerakan anti-pemerintah. Lewat status facebooknya, Mushaimaa menegaskan akan turut serta dalam dialog antara perwakilan pemerintah dengan oposisi. “Kita akan lihat, apakah pemerintah memiliki itikad baik dalam dialog. Dan apakah mereka akan melakukan penangkapan pada saya atau tidak,” tulis Mushaimaa.
Walau masih dihiasi aksi boikot dan unjuk rasa, situasi Bahrain mulai kondusif. Oposisi Bahrain mulai melunak setelah kerajaan mulai membuka ruang untuk dialog. Meredanya tuntutan posisi ditandai dengan diakhirinya aksi mogok oleh kalangan buruh
“Sebagai penghargaan atas sikap pemerintah menarik tentara dan menghormati hak demonstran untuk melakukan aksi damai, serikat tenaga kerja telah memutuskan untuk menghentikan pemogokan umum dan kembali bekerja pada hari Senin," begitu pernyataan resmi serikat buruh Bahrain seperti dilansir situs BBC.
Pernyataan buruh sedikit meredakan ketegangan yang terjadi di negara kaya minyak itu. Meredanya konflik antara pemerintah dengan oposisi juga ditandai kesepakatan untuk membahas reformasi konstitusi. Opoisisi Shiah diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangannya terkait reformasi kontitusi dan politik di Bahrain.
Kekuatan oposisi utama Bahrain, AANI mengatakan pihaknya akan menunyuarakan reformasi konstitusi politik yang akan mengakomodasi terjadinya referendum rakyat. Refrendum akan menentukan nasib kerajaan Bahrain kedepan—apakah tetap dipertahankan atau diganti. “Kami telah memprsiapkan dokumen ringkasan tentang sebuah komite yang akan menyusun konstitusi baru yang akan dibawa ke sebuah referendum,” kata perwakilan AANI, Abdel Jalil Khalil Ibrahim.
Dia pun menuntut pemerintah untuk berlaku adil dalam dialog. Oposisi meminta posisi yang setara dengan pemerintah. “kami tidak menolak dialog. Tapi dialog yang memiliki platform yang memungkinkan terjadinya reformasi dan pemenuhan tuntutan,” ujar Ibrahim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika