REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyarankan kepada partai yang tergabung dalam koalisi untuk mematuhi komitmen yang telah dibuat dan bila ada partai yang melanggar, sebaiknya mengundurkan diri atau keluar dari setgab. Viva mengemukakan hal itu di Jakarta, Rabu, terkait sikap politik Partai Golkar dan PKS dalam rapat paripurna DPR RI soal Hak Angket Mafia Pajak, Selasa (22/2).

"Bila ada parpol yang tidak betah di setgab, karena sering kali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat bila mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif," kata Viva.

Ia merasa yakin, sikap politik Partai Golkar dan PKS tentu akan menjadi perhatian Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Setgab sekaligus Presiden RI. "Tapi itu semua tergantung kepada prerogatif Presiden. Presiden tentu akan menilai dengan seksama dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan perombakan kabinet," kata Viva.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PAN itu menambahkan, Golkar dan PKS sebagai anggota koalisi yang tergabung dalam setgab telah mengingkari komitmen setgab. Perbedaan kebijakan politik fraksi/ partai yang bersifat strategis di antara anggota partai koalisi adalah mengingkari platform koalisi.

"Koalisi partai untuk membangun pemerintahan didasarkan pada bagaimana berkontribusi meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, bagaimana menjaga moralitas dan fatsun politik dalam berkoalisi," katanya.

Menurut Viva, perbedaan sikap politik di internal setgab dalam kasus hak angket mafia perpajakan bukan yang pertama kali. Namun sudah ada beberapa agenda politik sebelumnya, antara lain, kasus Century, pengisian posisi di Bank Indonesia, sampai soal calon anggota KPU.

"Setgab mempunyai tanggung jawab sejarah untuk menorehkan pelajaran moral kepada masyarakat, terutama dalam upaya memperkuat tradisi demokrasi yang kuat, beretika dan berkualitas," kata anggota Komisi IV DPR RI itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika